Satumejanews.id. SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin mengatakan, ketahanan ekonomi di daerah ini tidak bisa tercapai jika Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus bergantung pada bantuan jangka pendek tanpa solusi berkelanjutan.
“UMKM tidak bisa terus bergantung pada bantuan luar. Mereka harus diberi alat untuk mandiri, bukan hanya dibantu sesaat,” ujar Muhammad Husni Fahruddin, yang akrab disapa Ayub.
Untuk itu, tambahnya, perlu Langkah nyata dalam emmperkuat peran UMKM dalam mendorong kemandirian ekonomi di daerah ini ke depannya. Menurutnya, ada beberapa tantangan utama yang selama ini dinilai menghambat kemajuan UMKM. Di antaranya, minimnya akses terhadap pelatihan, keterbatasan fasilitas usaha, serta kurangnya pembinaan jangka panjang. Ayub mendorong agar Pemerintah Provinsi Kaltim tidak hanya menjadi fasilitator pasif, melainkan turut aktif dalam merancang dan menjalankan kebijakan yang berpihak pada penguatan UMKM.
“Pemerintah harus terlibat langsung. Program pemberdayaan harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan berorientasi pada dampak jangka panjang,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa tanpa keterlibatan aktif pemerintah, UMKM akan terus berada di posisi lemah dalam rantai ekonomi daerah.
Ayub juga menekankan pentingnya penyediaan sarana produktif yang konkret, seperti bibit unggul untuk sektor perkebunan dan perikanan, serta pelatihan teknis yang relevan dengan kebutuhan pelaku usaha di masing-masing wilayah. Menurutnya, pendekatan spesifik dan berbasis data lapangan adalah kunci suksesnya program pemberdayaan.
Ia meyakini bahwa membangun ekosistem usaha yang sehat akan menciptakan wirausaha lokal yang tangguh dan memiliki daya saing tinggi. Hal ini sangat penting dalam upaya mengurangi ketergantungan Kaltim terhadap sektor tambang dan migas yang selama ini mendominasi struktur perekonomian daerah.
“Jika kita ingin ekonomi Kaltim bertahan dalam jangka panjang, maka pondasinya harus dibangun dari sektor riil yang menyentuh masyarakat secara langsung,” ujarnya. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah serta sinergi antarpemangku kepentingan, Ayub optimistis UMKM bisa menjadi motor utama pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (adv/rd/sm)
