Satumejanews.id. SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle mengatakan, pentingnya akurasi data serta pemetaan kebutuhan dalam proses pengajuan anggaran provinsi. Menurutnya, tanpa data yang valid, sulit bagi pemerintah provinsi untuk menyalurkan bantuan secara efektif dan sesuai sasaran.
“Kami berkomitmen mendorong setiap daerah memperoleh porsi batuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), agar pemerataan Pembangunan bisa dilakukan dengan baik. Kita ingin daerah yang memiliki potensi strategis seperti Balikpapan mendapat perhatian kebijakan anggaran dari Pemprov Kaltim,” ujar Baba.
Dikatakan, sebagai wakil rakyat dari dapil Balikpapan, dia punya tanggung jawab moral untuk memastikan aspirasi pembangunan daerah ini mendapat perhatian di tingkat provinsi.
Seperti diketahui, belum lama ini, Komisi II DPRD Kaltim melakuka kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan. Kegiatan ini sebagai bagian dari agenda penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim untuk tahun 2026. Kunjungan ini merupakan langkah awal untuk menjaring informasi dan aspirasi dari daerah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan ke depan.
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, yang diterima oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Balikpapan, Leny Fedita, di ruang rapat gabungan DPRD setempat. Kunjungan tersebut lebih difokuskan pada pendalaman isu-isu strategis pembangunan daerah serta peluang penyaluran bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.
Sabaruddin mengatakan, dukungan dari pemerintah provinsi menjadi sangat vital, khususnya bagi kota-kota yang tengah berkembang pesat seperti Balikpapan. Ia menyebut keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan menjadi tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan.
Sayangnya, kunjungan kali ini tidak dihadiri oleh anggota DPRD Balikpapan karena tengah menjalani tugas luar daerah. Ketidakhadiran ini membuat proses diskusi lintas legislatif belum dapat dilakukan secara langsung sebagaimana direncanakan.
Meski demikian, Komisi II DPRD Kaltim tetap membuka ruang komunikasi lanjutan. Baik melalui pertemuan daring maupun sambungan telepon, agar informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan RKPD dapat tetap dihimpun secara menyeluruh dan akurat. (adv/rd/sm)
