Satumejanews.id. SAMARINDA – Pemerintah pusat diminta untuk melakukan pendekatan secara khusus terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Sebab, dibanding dengan wilayah perkotaan sangat berbeda penanganannya.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kaltim Hasanuddin Mas’ud, usai mengikuti pertemuan dan diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, di Samarinda, Sabtu (10/5/2025).
Menurut Hasanuddin, ada perbedaan mendasar antara wilayah 3T dan daerah perkotaan, baik dari sisi infrastruktur, akses layanan, budaya, hingga sumber daya manusia. Dikatakan, pendekatan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa disamaratakan.
“Tentu saja butuh perlakuan berbeda. Penanganannya harus disesuaikan dengan kondisi lapangan,” ujar Hasanuddin yang akrab disapa Hamas.
Pemerintah pusat melalui Kementerian PPPA telah menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung perlindungan perempuan dan anak di wilayah 3T. Anggaran ini, menurutnya, menjadi bentuk komitmen nyata dalam menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses dan fasilitas.
Hasanuddin juga menyampaikan, Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, secara langsung mengonfirmasi ketersediaan dana tersebut dalam forum diskusi. Ia mengapresiasi respons cepat dari menteri dan berharap agar mekanisme pelaksanaan penggunaan dana dapat berjalan tepat sasaran.
“Tinggal teknis pelaksanaannya yang perlu dirapikan agar benar-benar efektif,” ujarnya.
DPRD Kaltim akan terus mengawal pelaksanaan program-program tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil. Ia berharap program ini bisa menjadi model bagi provinsi lain dalam menangani isu serupa secara menyeluruh dan berkeadilan.
Dikatakan, saat ini ada tujuh kabupaten di Kaltim yang sedang disiapkan untuk menerima bantuan tersebut. Meski tidak menyebutkan secara rinci nama-nama kabupaten itu, Hasanuddin memastikan semuanya merupakan daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses pelayanan publik. (adv/rd/rn/sm)
