Satumejanews.id. SANGATTA- Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Frum RT dan jajaran Pemkab Kutim, Senin (15/5/2023) di ruang panel DPRD Kutim, banyak hal muncul ke permukaan. Selain membahas insentif RT, juga persoalan lain.
Salah satunya dilontarkan anggota DPRD Kutim Ramadhani. Menurutnya, RT perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)-nya. Terutama menyangkut metode laporan pertanggujawaban (LPJ), terkait bantuan yang diberikan pemerintah.
“Saya mengusulkan, RT diberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang memadai. Terutama masalah metode laporan pertanggungjawaban. Sebab, masih banyak RT yang belum mamahami masalah ini secara baik,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Menurutnya, jika RT terlambat atau bahkan tidak membuat laporan pertanggungjawaban, dampaknya akan kemana-mana. “Ini yang harus kita jaga bersama, sehingga keuangan yang dikucurkan melalui APBD semuanya bisa dipertangungjawabkan,” tambahnya.
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi A DPRD Kutim yang membidangi pemerintahan, Piter Palinggi dari fraksi Nasdem. Sejumlah anggota dewan juga turut hadir.
Hadir dalam RDP tersebut anggota DPRD, Faizal Racman, David Rante, dr Novel Tyty Paembonan, Basti Sangga Lani, Ramadhani, Yan, Hepnie, Muhammad Amin, Yusuf Silambi, Adi Sutanto. Sedangkan dari pemerintah ada perwakilan DPMDes, BPKAD, Kepala Desa Sangatta Utara serta beberapa perwakilan RT.
Dalam RDP yang berlangsung hangat itu, membahas berkaitan dengan usulan pemekaran wilayah RT, khususnya di Sangatta Utara. Kemudian juga dibahas terkait bantuan program pemerintah sebesar Rp 50 juta/RT. Ada juga permintaan kenaikan honor RT yang dirasa masih tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka lakukan.
Anggota Komisi C Bidang Pembangunan Yusuf T Silambi menyebut, terkait pemekaran wilayah, hendaknya perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dari setiap aspek. Pihaknya menekankan, saat ini sudah memasuki tahun politik, apabila kebijakan tersebut (pemekaran) dilaksanakan, akan menimbulkan berbagai presepsi di tengah masyarakat.
“Namun terkait kenaikan honor RT, saya mewakili Fraksi PDI Perjuangan mendukung secara penuh. Sebab, kita tau, peran RT yang sangat krusial dan menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat,” ujarnya.(adv/*)
