Satumejanews.id. MUARA WAHAU – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wihaji mengatakan, pemilihan PT DSN sebagai tempat peluncuran TAMASYA karena perusahaan tini telah banyak berkontribusi positif bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, komitmen dalam pemenuhan hak pekerja dalam pengasuhan anak tidak diragukan.
“Karena ada Tempat Penitipan Anak (TPA) di korporasi ini (PT DSN). Ada 91 TPA dengan 1.860 anak, dan 186 orang pengasuh. Hal ini dilakukan supaya mereka (anak-anak) juga punya hak untuk masa depan. Ibunya bisa bekerja, anaknya juga mendapatkan sentuhan suasana kebatinan kasih sayang dan semuanya biar jalan bersama, semuanya bahagia,” ujar Menteri Wihaji, ketika meresmikan peluncuran program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) di Tempat Penitipan Anak (TPA) Tunas Harapan PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSN), Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (27/05/2025), yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia.
Dikatakan, TAMASYA sebagai jawaban atas isu pemanfaatan bonus demografi dengan meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dan isu kerentanan keluarga.
“Harapan saya (perusahaan) yang pekerjanya banyak perempuan dan punya anak semoga bisa tetap kerja. Kenapa? Ada juga karena gara-gara ini langsung keluar. Setelah menikah dan melahirkan serta punya anak), kemudian keluar dan tidak bekerja. Hal ini mengurangi angka produktivitas,” ujar Menteri Wihaji.
Terkait hal ini, Menteri Wihaji sudah mendiskusikan dan mendapat dukungan Menteri Ketenagakerjaan. Program TAMASYA diharapkan dapat menjaga penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan TFR di angka 2,1, namun mampu meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan menjadi 70 persen. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga mencapai 80 persen serta penurunan angka stunting menjadi 5 persen pada tahun 2045.
“Pemerintah hadir memberikan solusi salah satunya adalah TAMASYA,” tambah Menteri Wihaji.
Selain penurunan TFR, melimpahnya penduduk usia produktif yang belum termanfaatkan secara maksimal di pasar kerja dan persistensi kesenjangan gender adalah juga isu urgen yang penting dalam kependudukan dan pembangunan keluarga. TPAK nasional diketahui mengalami fluktuasi dan mencapai 66,17 persen (Agustus 2024). Masih di bawah TPAK rata-rata negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) pada populasi usia 25-64 tahun, yaitu 81,9 persen (OECD, Labor Force Participation Rate).
“Saya menjalankan Asta Citanya Presiden Pak Prabowo dan Wapres Mas Gibran. Tugas saya mengerjakan dua hal. Satu tentang pengembangan SDM, dan kedua pengentasan kemiskinan,” imbuhnya.
Sementara itu, TFR provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penurunan dari 2,18 (2022) menjadi 2,17 (2024).
TAMASYA melibatkan enam Kementerian, yakni Kemendukbangga/BKKBN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, serta Kementerian Ketenagakerjaan
Enam kementerian ini telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak (TPA) di lingkungan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, BUMN/D, swasta, dan masyarakat.
Program TAMASYA merupakan penerjemahan dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase seribu hari pertama kehidupan yang menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak. Program TAMASYA juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk tempat penitipan anak.
“Melalui penyediaan pelayanan pengasuhan anak yang terjangkau, aman dan berkualitas, kami yakin program ini akan berdampak positif pada produktivitas pekerja, khususnya pekerja perempuan yang memiliki anak. Dengan adanya TAMASYA para pekerja lebih tenang dan fokus dalam bekerja tanpa mengesampingkan peran penting mereka dalam keluarga,” ujar Menteri
Misi Tamasya juga bersandarkan pada Asta Cita keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dan misi keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan didukung oleh program pembangunan keluarga berbasis siklus hidup. (*)
