Satumejanews.id. SANGATTA – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim cukup besar, yakni berupa Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan. Namun, belum semuanya terserap, sehingga terjadi Sisa Lebih Anggaran (SiLPA)), sekitar 4 milyar tahun lalu.
Hal itu sangat disayangkan anggota DPRD Kutim Faizal Rachman, menanggapi hal tersebut. Diharapkan alokasi anggaran untuk bidang kesehatan itu bisa terserap semuanya, sehingga pelayanan Kesehatan masyarakat menjadi lebih baik lagi ke depannya.
“Setiap akhir tahun, kita masih saja temukan Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) dari anggaran yang sudah disiapkan untuk program tersebut, terakhir tahun kemarin sisanya masih sekitar Rp 4 milyar, ini kan sayang,” ujar Faizal.
Bahkan menurut Faizal, tahun 2024 ini, Pemkab Kutim Kembali mengalokasikan untuk JKN sebesar Rp 34 milyar, untuk BPJS gratis bagi masyarakat.
Yang disayangkan politisi Partai Demorkasi Indonesia Perjuangan (PDIP ini, karena program yang sudah mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Pemerintah Pusat atas capaian kepesertaan yang cukup tinggi tersebut, belum sepenuhnya dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat.
Untuk itu, anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kutim ini meminta, agar pemerintah lebih gencar mensosialisakan dan mengajak masyarakat bisa ikut program layanan kesehatan tersebut. Salah satunya dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
“Jangan sampai sudah kejadian baru masyarakat bingung. Sebab, sekarang kan lebih mudah daftarnya,“ ungkap Faizal.
Dikatakan, apabila ke depan jumlah kepesertaan masyarakat dalam jaminan Kesehatan ini terus meningkat, dirinya siap memperjuangkan di DPRD. Terutama kalua anggaran yang sudah dialokasikan saat ini tidak mencukupi.
“Jika anggaran tidak cukup, nanti kita akan tambah. Masalahnya adalah, saat ini jusru malah ada sisa. Ini yang terus kita dorong agar pemerintah terus mengajak masyarakat untuk masuk dalam program kesehatan ini,” ujar Faizal. (adv/sm3)
