Satumejanews.id. SANGATTA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, menyoroti lambatnya proses lelang yang di lakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), meskipun sudah hampir mendekati akhir tahun. Sebab, hingga saat ini masih banyak program pembangunan yang belum mampu dilaksanakan.
“Coba rekan-rekan wartawan cek ke sana (LPSE) masih banyak proyek yang numpuk karena harus ngantri,” ujar anggota DPRD Kutim, Yan.
Menurutnya, awalnya dengan adanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang digadang-gadang bakal memudahkan pemerintah, kenyataanya malah sebaliknya. Bahkan berdampak terhadap terlambatnya realisasi pembangunan di lapangan.
“Kami juga sudah coba tanyakan ke sana (LPSE). Jawabanya memang harus ngantri, tunggu lengkap berkas baru bisa tayang. Bayangkan ada 38 Dinas dengan puluhan bahkan ratusan proyek yang harus masuk satu-satu. Dinas juga tidak punya kuasa untuk melaksanakan kegiatan itu sendiri,” bebernya.
Di sisi lain, untuk mengantisipasi agar tidak berlarut-larut, menurut informasi yang ia terima, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) akan melakukan proses lelang secara mandiri. Tujuannya, guna mempercepat proses realisai anggaran. Sebab, DPUPR menjadi Dinas yang paling banyak melaksanakan pekerjaan yang dilakukan dengan proses lelang. “Kalau kita bertahan dengan metode seperti ini, konsekuensinya adalah, anggaran tidak akan terserap dengan maksimal. Saya harap pemerintah lekas ambil keputusan,” ujra Yan. (adv)
