Satumejanews.id. SANGATTA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) diterpa isu tak sedap. Seorang oknum pegawai diduga terlibat dalam kasus yang dikaitkan dengan orientasi seksual sesama jenis, setelah beredar unggahan di media sosial.
Postingan tersebut menampilkan foto seorang pria yang disebut sebagai pegawai DPPKB tengah berpelukan dengan pria lain. Isu ini kemudian menjadi sorotan publik dan dinilai berdampak pada citra lembaga.
Sekretaris DPPKB Kutim, Jumran, mengakui bahwa kabar tersebut mencoreng nama institusi, terlebih karena dinasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Apalagi DPPKB ini kerjanya penyuluhan dan bertemu langsung dengan masyarakat. Dengan adanya isu seperti itu, sangat mencoreng. Ini bukan hanya pribadi, tapi nama dinas, nama pemerintah Kabupaten Kutai Timur,” ujarnya, Selasa (14/4).
Ia juga mengungkapkan, isu tersebut sempat disinggung saat kunjungan Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Kaltim ke Kutim dalam agenda monitoring dan pembinaan tenaga penyuluh KB/PLKB.
“Jadi kita paham mereka menyinggung soal kedisiplinan pegawai. Hal-hal kecil saja bisa diberi sanksi, apalagi yang seperti ini,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPPKB telah menyurati Bupati Kutim terkait persoalan tersebut. Surat itu juga ditembuskan ke sejumlah pihak, termasuk Menteri Dalam Negeri, MenPAN-RB, Inspektur Jenderal Kemendagri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), gubernur, hingga lembaga terkait penanganan AIDS.
“Kami ingin DPPKB bersih dari hal seperti itu. Karena itu kami sudah menyampaikan surat ke Pak Bupati,” ucapnya.
Namun, hingga saat ini belum ada tindakan resmi terhadap oknum yang dimaksud. Jumran menyebut, sebelumnya hal tersebut menjadi kewenangan kepala dinas.
Ia menegaskan, isu yang beredar telah berdampak langsung pada kegiatan dinas di lapangan, khususnya program Generasi Berencana (Genre) yang menyasar remaja.
Ia mencontohkan, kegiatan rapat koordinasi program Genre yang digelar pada bulan Maret lalu tidak dihadiri satu pun peserta. Kondisi itu diduga dipengaruhi kekhawatiran orang tua akibat isu yang berkembang.
“Sampai sore tidak ada satu pun peserta yang hadir. Kemungkinan karena dilarang orang tua akibat isu yang muncul,” katanya.
Meski demikian, pihaknya menduga ada korban dalam kasus tersebut, namun belum ada yang melapor secara resmi.
Jumran menegaskan, DPPKB tidak akan melindungi oknum jika terbukti bersalah dan meminta agar persoalan ini diusut tuntas.
“Secara sikap, DPPKB tidak akan melindungi atau memberikan dukungan. Harus tegas dan diusut tuntas,” tegasnya. (sm4)
