Satumejanews.id. SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus menguatkan strategi percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Hal itu mengemuka dalam Podcast Bangga Kencana yang bertajuk Peran TPPS Kecamatan Mendukung Layanan Cap Jempol Stop Stunting di Kutim yang digelar di Ruang Multimedia Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kutim, Rabu (18/2/2025).
Podcast yang dipandu Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi B tersebut menghadirkan tiga camat selaku Ketua TPPS Kecamatan, yakni Saberan Nete, Akhmadsyah, dan Mansyur Ady. Dalam diskusi terungkap, jumlah keluarga berisiko stunting di Kutim mencapai 11.973 KK, sementara anak stunting tercatat sebanyak 1.613 kasus. Data tersebut menjadi dasar intervensi berbasis by name by address agar penanganan lebih tepat sasaran.
“Kalau keluarga berisiko stunting ini bisa kita tekan semaksimal mungkin, maka kita bisa meminimalisir lahirnya stunting baru. Artinya kita harus bekerja dari hulunya,” tegas Junaidi dalam pembuka diskusi.
Camat Muara Ancalong, Saberan Nete, menegaskan pendekatan jemput bola menjadi kunci di wilayahnya.
“Kami turun langsung ke lapangan bersama tim. Alhamdulillah, angka stunting yang sebelumnya 40 kasus kini turun menjadi 25 kasus,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya memperkuat kolaborasi dengan kader posyandu, PKK, hingga tenaga kesehatan untuk memastikan intervensi tepat sasaran.
Sementara itu, Camat Batu Ampar, Akhmadsyah, menekankan pentingnya validasi ulang data.
“Setelah data by name by address kami terima, tentu kami identifikasi kembali. Jangan sampai datanya sudah berubah di lapangan,” jelasnya.
Ia menyebut angka stunting di wilayahnya turun dari 30 kasus menjadi 17 kasus berkat kolaborasi TPPS dan tambahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
Di Muara Bengkal, Mansyur Ady mengakui tantangan cukup besar dengan 158 kasus stunting. Namun, berkat kerja sama tujuh kepala desa dan lintas sektor, angka itu turun menjadi 121 kasus pada awal Januari 2026.
“Program jemput bola ini sangat bagus dan harus kita tingkatkan. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.
Diskusi tersebut menjadi salah satu strategi dari hulu melalui edukasi, perbaikan sanitasi, penguatan ekonomi keluarga, dan kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. (sm4)
