Satumejanews.id. SANGATTA- Keberadaan tenega honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) perlu dilakukan evaluasi. Jika mau dipertahankan, harus ada sistem yang efektif, efisien dan transparan.
Pernyataan itu disampaikan anggota DPRD Kutim dr Novel Tyty Pemabonan, terkait tenaga honorer yang menurut Pemerintah Pusat akan dihapus tahun ini. “Kita perlu sistem yang jelas, agar tidak melanggar regulasi yang sudah ada. Kemudian keberadaanya mampu memberikan dampak maksimal terhadap pelananan kepada masyarakat,” katanya.
Anggota komisi A DPRD Kutim Bidang Pemerintahan ini menambahakan, alasan pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi bagi tenaga honorer bukan tanpa sebab. Faktanya di lapangan, masih banyak ditemukan tenaga honorer yang hanya hadir untuk mengisi absensi kemudian pulang. Bahkan, ada yang datang cuma memanfaatkan fasilitas tempat ia bekerja untuk keperluan pribadinya saja. Contohnya bermain game online menggunakan wifi kantor.
“Untuk apa daerah mengeluarkan anggaran kalau mereka (tenaga honorer) tidak bekerja. Nah, kita mau bahwa mereka yang bekerja diapresiasi karena melaksanakan kewajibannuya dengan baik, ya kan,” ujarnya.
Meski demikian, politisi sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kutim ini juga tidak menampik, saat ini, jumlah pegawai dengan status tenaga honorer masih diperlukan. Kenapa perlu dievaluasi? Karena jumlahnya cukup banyak.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) berjumlah 6.168 orang, tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintahan Kutim. “Faktanya, kita tidak bisa pungkiri. Kutim masih memerlukan tenaga honorer. Hanya saja, kebutuhan mereka (tenaga hononer) harus kita hitung dan perlu dievaluasi sesuai kebutuhan, agar keberadaannya bisa efektif,” imbuhnya. (adv/sm3)
