Satumejanews.id SANGATTA– Munculnya informasi bahwa DPRD tidak mendukung proyek multiyears, seperti disuarakan forum komunikasi lintas paguyuban, saat hearing bersama anggota DPRD Kutim, dijawab para wakil rakyat secara langsung.
Ktua DPRD Kutim yang memimpin hearing itu menegaskan, tidak ada niatan bagi anggota DPRD untuk menghambat pembangunan, termasuk proyek multiyears. Demikian anggota dewan Agusriansyah, menyatakan hal yang sama.
“Jadi kami dari 40 anggota DPRD Kutim tidak ada niatan untuk menghambat, menghalangi, ataupun tidak mendukung program multiyears itu. Kami semua mau membangun tapi mungkin ada hal-hal lain yang tidak bisa kita lakukan, lntaran terkendala dengan regulasi,” tegasnya, Selasa (8/11/2022).
Hal senada diutarakan anggota Komisi D DPRD Kutim, Agusriansyah Ridwan. Menurutnya, terkait proyek multiyears, beberapa anggta DPRD dan pemerintah Kutim sudha melakukan konsultasi ke Kementertian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dijelaskan Agus, dari hasil konsultasi itu, pihak Kemendagri menjelaskan, proyek multiyeras atau tahun jamak, tidak dibolehkan diimplementasikan pada tahun anggaran Perubahan atau ABT. Sehingga untuk proyek multiyears, akan dialokasikan anggara murni tahun 2023.
“Setelah mendengar penjelasan dari Kemendari tersebut, kami (pemerintah dan DPRD) sepakat akan mengalokasikannya tahun 2023 nanti. DPRD bukan tidak mendukung, namun kita berhati-hati, jangan sampai nantinya terjadi kesalahan,” katanya.
Menurutnya, ada beberapa poin-poin yang menjadi catatan penting dari Kemendagri, untuk dijadikan notulensi kesepahaman. Semoga kesepahaman yang sudah ada di Kemendagri itu tidak lagi dipelintir dengan intervensi masing-masing.
“Mudah-mudahan kita tinggal melengkapi apa yang menjadi arahan Kemendagri, sehingga multiyears dapat direalisasikan tahun 2023 mendatang. Saya yakin dan sepakat mana ada anggota dewan yang tidak setuju dengan pembangunan daerah,” kata Agus. (adv/sm4)
