Satumejanews.id. SANGATTA – Dalam upaya menurunkan prevalensi stunting, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tematik Penurunan Stunting Dan Manajemen Resiko.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, dari 4 hingga 5 November 2024, di Ruang Rapat DPPKB yang dihadiri 54 peserta yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional, staf DPPKB, perwakilan perangkat daerah, serta kader dari Kecamatan se Kutim.
Pembukaan acara dilakukan oleh Agus Hari Kesuma, Pjs Bupati Kutim, yang diwakili oleh Kepala DPPKB Achmad Junaidi B. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penurunan angka stunting sebagai prioritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayahnya.
“Stunting memengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak, berdampak langsung pada kualitas SDM di masa depan,” ujarnya.
Ia berharap peserta dapat memahami implementasi SPIP Terintegrasi dan manajemen risiko guna mendukung program penurunan stunting.
“Saya percaya, dengan komitmen kuat kita semua, DPPKB akan mampu menjadi garda terdepan dalam upaya membangun keluarga sehat dan sejahtera, yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya masyarakat Kutai Timur yang lebih makmur dan berdaya saing,” jelasnya.
Sementara itu, panitia acara ibu Kurnia mengatakan dalam workshop ini menghadirkan
Narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim. Auditor muda Adisti Dwi Septyarini dan Dian Prayunita.
Bertujuan untuk memperkuat penerapan SPIP, meningkatkan kapasitas SDM, dan memperjelas pentingnya pelaporan SPIP Terintegrasi.
“Pelaporan ini penting untuk pengukuran hasil program dan kegiatan pemerintah, serta manajemen risiko untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah,” urainya.
Materi yang dibahas mencakup overview SPIP terintegrasi, desain pengendalian dalam penurunan prevalensi stunting, serta gambaran umum manajemen risiko. Diharapkan, dengan penerapan SPIP yang lebih kuat, penanganan stunting di Kutai Timur akan lebih efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Di tempat yang sama, Adisti Dwi Septiarini, narasumber dari BPKP Provinsi Kalimantan Timur, mengapresiasi langkah DPPKB dalam komitmennya menerapkan SPIP. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang baik untuk mencapai tujuan yang optimal dalam penanganan stunting, yang merupakan isu lintas sektor.
“Perbaikan manajemen risiko akan menjadi fokus di hari kedua, agar progres penanganan stunting bisa lebih terukur dan efektif,” pungkasnya. (sm4)
