Satumejanews.id. SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD)nya diminta untuk bisa lebih bekerja keras dalam melaksanakan program kerja dan penyerapan anggaran di tahun ini.
“Salah satu alasannya adalah, saat ini sudah memasuki triwulan kedua, namun progres penyerapan anggaran di hampir semua OPD masih belum maksimal. Terlebih bagi Dinas Perkim dan Dinas PU, harus lebih kerja ekstra dalam menjalankan program, agar serapan anggaran bisa maksimal,” kata Wakil Ketua DPRD Kutim H Arfan, Senin (3/7/2023).
Dikatakan, pemerintah harus dapat bekerja ekstra dan cepat selama 24 jam. Sebab, realisasi anggaran di Kutim masih sangat rendah, sehingga diperlukan ekstra dalam menjalankan program kerja tersebut.
Terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutim serta Dinas Permukiman (Perkim), sambungnya, harus terus digenjot habis-habisan. Sebab, program pembangunan berisiko menumpuk pada akhir tahun 2023, seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, percepatan pelaksanaan pembangunan juga diperlukan, untuk menghindari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Terebih dia memprediksi, APBD Perubahan Kutim 2023 akan mengalami peningkatan yang signifikan.
“Jadi untuk tahun ini diharapkan tidak ada lagi SiLPA seperti tahun lalu. Jika terulang lagi, itu akan menjadi beban bagi kita semua,” ujar politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini.
Oleh karena itu, Ketua DPC Partai Nasdem Kutim ini meminta Dinas PUPR dan Perkim untuk mengejar target sebelum batas waktu yang ditentukan, terutama menjelang akhir tahun.
“Pembangunan harus selesai tepat waktu dan tidak boleh ditunda. Kalau ada penundaan akan berpotensi menjadi SiLPA lagi seperti tahun lalu,” jelasnya. (adv/sm4)
