Satumejanews.id. KUTAI KARTANEGARA – Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kaltim menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kutai Kartangera (Pemkab Kukar). Bahkan Bupati Edi Damansyah terus memonitor kepada seluruh Organisai Perangkat Daerah (OPD) terkait tindakanjut tersebut.
“Saya terus melakukan monitoring terkait hal ini. Kepada Kepala OPD harus serius menindaklanjuti perbaikan yang diminta BPK tersebut,” kata Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kukar Sunggono, pada acara pembahasan hasil tindaklanjut pemeriksaan BPK tahun 2005 sampai 2022, di Hotel Haris Samarinda, Selasa (31/10/2023).
Orang nomor satu di Kukar itu meminta langkah perbaikan betul-betul harus konkret dan nyata. Sebab, setiap uang rakyat yang dikelola Pemkab harus dapat dipertanggungjawabkan dan uang yang dikeluarkan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Menurutnya, tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK itu sangat penting. Sebab, pengawasan yang dilaksanakan BPK tersebut, menjadi tugas dan tanggungjawab pemeriksa, terkait pemanfaatkan keuangan yang dikelola pemerintah.
Kepada seluru h OPD diharapkan berperan aktif terkait hal ini dan mengupayakan percepatan penyelesaian tindak lanjutnya dengan baik. Ke depannya, jangan sampai menjadi beban dalam pemutakhiran data selanjutnya.
Tindaklanjut hasil pemeriksaan ini bisa menjadi komitmen bersama dalam melakukan perbaikan pengelolaan keuangan di semua OPD ke depannya. “Kita harus bisa bersama-sama menjaga akuntablitras pengelolaan keuangan dan kinerja yang baik. Mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan maupun evaluasi,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan, agar dala pengelolaan keuangan harus mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan. Harus diperlukan kehati-hatian bersama, jangan sampai merugikan diri sendiri maupun institusi. (adv)
