Satumejanews.id. SANGATTA – DPRD Kutim meminta agar ada kebijakan khusus yang diberikan pemerintah baik kepada para tenaga kesehatan maupun pendidikan. Terutama bagi mereka yang mengikuti tes dan dinyatakan lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Banyak asprirasi yang masuk ke saya, mereka merasa dipersulit untuk meminta mutasi (pindah) tugas ,” ujar anggota DPRD Kutim Sabarudin.
Dirinya menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kebijakannya mengangkat pegawai yang sebelumnya berstatus honorer menjadi P3K. Hal itu berdampak terhadap kepastian akan masa depan dan tentunya mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai.
Namun dibalik kebijakan tersebut, menimbulkan persoalan baru. Yakni sebagian pegawai mengaku tidak nyaman karena mendapat lokasi penempatan yang baru dan yang menyebabkan harus terpisah dengan keluarga.
“Dampaknya kan pasti beban biaya, karena harus memikirkan dua dapur. Dan yang kedua pasti mereka tidak nyaman, karena jauh dari keluarga,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kubudayaan (Disdikbud) Kutim Mulyono yang sudah memberikan kemudahan melalui kebijakannya kepada para jajaranya terutama guru yang ingin mengajukan mutasi atau pindah tugas.
“Dan Alhamdulillah untuk Disdikbud sudah melakukan itu memberikan kemudahan bagi pegawainya yang ingin pindah. Kalau sekolah A siap melepas dan sekolah B siap menerima, bisa langsung disetujui,” pungkasnya. (adv/sm3)
