Satumejanews.id. SANGATTA – Ketua Panitai Khusus (Pansus) APBD tahun 2023 DPRD Kutim Faizal Rachman mengatakan, ada dua dinas yang tercatat sebagai penyumbang terbesar Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) Anggaran APBD tahun 2023, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbd) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kalau DPUPR sebesar Rp 400 milyar lebih, sedangkan Disdikbud Rp 300 milyar lebih. Makanya kita panggil untuk mengetahui apa penyebabnya,” ujar Faizal.
Untuk Dinas PUPR, Faizal menyebut dari anggaran SiLPA sebesar Rp 400 milyar lebih tersebut, sebagian besar merupakan alokasi dana yang diperuntukkan pembiayaan pembangunan melalui program Mult Years Contract (MYC) yang tidak terserap.
“Jadi dana MYC yang tidak terserap itu hampir Rp 300 milyar. Nah kesalahan kita adalah mengalokasikan anggaran yang cukup tinggi di tahun 2023. Sementara PUPR tidak langsung melaksanakan, tapi baru dimulai pertengah tahun. Jika mereka (PUPR) mulai dari Januari kemungkinan bisa selesai, karena MYC kita sudah ikat di November 2022,” ucap Faizal.
Sedangkan di Disdikbud, Faizal mengatakan, terdapat kelebihan anggaran yang dialokasikan untuk belanja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru terangkat.
“Jadi kita (Kutim) dapat alokasi PPPK sebanyak 1.200 lebih, makanya mereka mengalokasikan anggaran cukup besar. Namun setelah penerimaan dilaksanakan, cuma dapat 700-an pegawai yang terangkat jadi PPPK. Makanya ada sisa belanja pegawai itu, termasuk ada utang infrastruktur yang belum sempat dibayarkan, tapi pekerjaan sudah selesai,” kata Faizal. (adv/sm3)
