Satumejanews.id. SANGATTA – Meski hampir setiap tahun Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas SDM, baik Bimbingan Teknis (Bimtek) maupun pelatihan, namun hingga kini, belum terlihat hasilnya.
“Padahal setiap tahun pemerintah selalu menganggarkan Bimtek di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa sampai hari ini belum terlihat hasilnya. Progres penyerapan anggaran keuangan juga masih sangat sedikit,” ujar anggota DPRD Kutim Faizal Rachman.
Dijelaskan, Bimtek maupun pelatihan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu, dibiayai anggaran daerah. Dengan harapan, bakal berdampak terhadap kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Faizal, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) memang menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah. Terutama para aparatur pemerintah melalui berbagai pengembangan kompetensi ASN, pendidikan, pelatihan untuk peningkaan kompetensi.
“Kemampuan kompetensi, mutlak harus dimiliki oleh aparatur pemerintah sebagai upaya menciptakan kualitas kinerja yang profesional dan akuntabel yang berimplikasi kepada efektifitas dan efisiensi kinerja pelayanan public,” kata Faizal Rachman.
Berkaitan dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyebut, peraturan yang digunakan masih sama. Yakni, mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2019. Termasuk terbitnya Peraturan Daerah (Perda) mengenai pengeloaan keuangan daerah, yang harusnya menjadi acuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keungan daerah. “Di situ kan lengkap. Bagaimana mekanisme penunjukan PPK, PPTK. Termasuk pembagian urusan wajib sudah terlihat jelas dalam aturan tersebut. Bahkan format yang harus digunakan juga sudah lengkap,“ kata Faizal. (adv/sm3)
