Satumejanews.id. BARABAI — Keluhan kesulitan serius para sopir truk di HST mendapatkan BBM solar bersubsidi di semua SPBU di HST (Hulu Sungai Tengah) bergulir ke DPRD. Itu terjadi setelah DPRD HST menerima perwakilan para sopir truk melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD HST, 30 April 2026.
Puluhan perwakilan sopir yang tergabung dalam Persatuan Supir Truk Kabupaten HST-Barabai (PSTKB) itu menyuarakan aspirasi terkait distribusi Bio Solar di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), dan harganya juga tak wajar. Melebihi ketentuan harga resmi dari pemerintah.
”Kami menghadapi hambatan besar terkait penataan dan pengawasan distribusi BBM Solar yang menjadi kebutuhan pokok kami. Harganya bisa sampai Rp8.000 per liter. Kami minta kembalikan ke harga normal dan ketersediaannya juga dipastikan tersedia,” ujar Yayan, Ketua PSTKB saat RDP.
RDP atau hearing Wakil Rakyat HST dengan puluhan perwakilan para sopir itu dipimpin Wakil Ketua DPRD HST, Tajudin. RDP ini menghadirkan pula semua perwakilan SPBU yang ada di seantero HST, unsur TNI-Polri dan pihak terkait lainnya.
RDP itu juga diketahui sebagai bagian dari adanya keresahan sopir-sopir truk yang sangat kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi di semua (9) SPBU di HST. Lantaran itu, para sopir pun disebut hari sebelumnya sudah bersiap menggelar aksi demo besar-besaran.
”Di HST ini ada 500 lebih sopir truk yang tergabung di PSTKB. Hari itu, kami sudah siap demo besar-besaran. Kami sudah memarkir ratusan armada kami di ruas jalan lingkar Walangsi — Kapar, tapi dibubarkan petugas Polisi, pak ae,” ucap salah satu perwakilan sopir itu sesaat menyertai Yayan dkk melakukan hearing tersebut.
Yayan menyebut, ia dan anggotanya juga membawa lima poin permintaan utama terkait soal distribusi dan harga di SPBU. Permintaan itu demi terciptanya keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran perekonomian khususnya para supir truk. Apa saja lima poin itu?
Pertama, transparansi alokasi BBM. PSTKB meminta DPRD memastikan setiap SPBU di HST menyalurkan jatah Bio Solar secara rutin minimal setiap satu bulan sekali kepada anggota PSTKB dengan transparan.
Standarisasi Harga (Anti Pungli) : Menjamin para sopir mendapatkan harga sesuai ketetapan pemerintah tanpa adanya biaya tambahan atau pungutan liar di seluruh SPBU HST.
Stabilisasi HET : Meminta DPRD dan pihak berwajib memantau dan menstabilkan Harga Eceran Tertinggi (HET) di HST agar tetap terkendali.
Keamanan dan Ketertiban : Memohon koordinasi dengan Polres HST untuk melakukan pengamanan di area SPBU guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi semua pihak
Sinergi dengan Pengelola SPBU : Meminta DPRD mengatur mekanisme pengisian BBM Bio Solar di SPBU se-HST untuk membangun transparansi antara pengelola SPBU dengan anggota PSTKB.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD HST, Yajid Fahmi, mengakui dirinya pernah menemukan ketidaksesuaian antara aturan dan realita di lapangan. ”Saya sendiri mencoba mengisi BBM dan mendapati harga di atas HET,” ujar Yajid.
Anggota DPRD HST lainnya, Salpia Riduan, juga bersuara. Ia menyorot kurangnya transparansi dari sejumlah pengelola SPBU di HST. Menurutnya, distribusi BBM subsidi saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada para sopir dan lebih berpihak kepada para pelangsir.
Sementara Wakil Ketua DPRD, Tajudin mengaku dirinya belum menemukan adanya ketidaksesuaian harga saat mengisi BBM di salah satu SPBU. “Yang saya alami harganya sesuai, entah mungkin kebetulan saya kurang tau,” ujarnya.
Tajudin pun meminta kepada para pengelola SPBU di HST agar berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku, dan memastikan penyalurannya tepat sasaran.
Lantas salah satu manajer SPBU Mandingin, Purwadi menyebut begini. Beberapa waktu terakhir ini pihaknya memang sempat tidak menyediakan BBM jenis Bio Solar. Ia menyebut alasannya karena terjadi antrean panjang hingga mengganggu arus lalu lintas di sekitar SPBU. “Pada dasarnya kami ke depannya siap melayani,” akunya agak diplomatis.
Kesiapan itu juga diikuti oleh pengelola SPBU lainnya. Pihak TNI-POLRI pun siap melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap distribusi, keamanan dan ketertiban.
RDP terkait kesusahan para sopir truk atau dump-truk HST ini ditutup Tajudin dengan kesimpulan akan ada tindak lanjut pertemuan lagi. Para sopir truk itu akan duduk bersama membahas beberapa hal teknis terkait dengan pengaturan dan pendistribusian solat bersubsidi ini di lapangan. (msb/jjd)
