Satumejanews.id. SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono, mendukung langkap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang telah melakukan koordinasi dan memfasilitasi berbagai pertemuan antar Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan sejumlah tokoh masyarakat.
“Forum ini sangat positif untuk menyelaraskan arahan pusat dengan kondisi daerah. Hal ini sangat guna menjaga semangat ormas sebagai agen perubahan dan pembangunan. Kita harus ingatkan kembali bahwa ormas dibentuk untuk memperkuat masyarakat dan negara,” ujarnya.
Dikatakan, DPRD Kaltim bersama Forkopimda akan melakukan pemetaan (mapping) terhadap ormas-ormas di daerah ini untuk mengetahui peran dan dampaknya terhadap masyarakat. Ia menegaskan, ormas yang terlibat praktik ilegal seperti pungli harus ditindak tegas.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama aparat hukum, agar tidak mengganggu iklim investasi yang sedang kita bangun,” tambah Sapto, ketika menghadiri menghadiri Rapat Monitoring Penanganan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang Terafiliasi Premanisme, Minggu (11/5), di Ruang Rapat Bina Bangsa, Badan Kesbangpol Kaltim.
Rapat strategis ini dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, serta unsur Forkopimda Kaltim dan pimpinan ormas se-Kaltim. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam mengatasi potensi ancaman dari ormas yang menyimpang dari fungsinya.
Pada kesmepatan itu Gubernur Rudy Mas’ud mengapresiasi terselenggaranya rapat tersebut. Ia menyatakan, kegiatan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, serta mendukung iklim investasi yang kondusif di Kaltim. “Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Kemenko Polhukam. Kegiatan ini penting untuk ketertiban dan pembangunan daerah,” tegasnya. Gubernur juga menyoroti pentingnya menjaga keamanan Kalimantan Timur yang kini menjadi wilayah strategis nasional dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia memperingatkan bahwa ormas yang terindikasi melakukan praktik premanisme dapat merusak rasa aman masyarakat dan menghambat investasi. “Ini harus kita hadapi bersama secara tegas, hukum harus menjadi landasan kita,” ujar Rudy.(adv/rd/rn/sm)
