Catatan Rizal Effendi
GUBERNUR Kaltim Rudy Mas’ud akhirnya meminta maaf. Tadi malam beredar video pernyataan permintaan maaf Rudy, yang diunggah melalui akun Instagram Pemprov Kaltim dan sudah beredar di dunia maya.
Mengenakan baju berwarna hijau dan berkopiah, Rudy berusaha tampil bersahaja. Suaranya merendah dan tidak menampilkan gestur yang membuat orang geram. Tapi ada juga yang mengkritisi, seharusnya Rudy mengenakan seragam resmi seorang kepala daerah dan duduk di ruang kerjanya. Karena ini pernyataan resmi dia sebagai seorang gubernur. Bukan pribadi.
Rudy memulai pernyataannya dengan bahasa yang tidak biasa. “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, ibunda dan adik-adik masyarakat Kalimantan Timur yang saya hormati,” begitu awal ucapannya.
Dia mengatakan, beberapa hari ini dia banyak merenung. Dia menyadari ada beberapa hal yang harus dia perbaiki baik dalam hal bersikap maupun dalam berkomunikasi. “Untuk itu dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ucapnya sambil meletakkan tangannya ke dada.
Berkaitan dengan renovasi rumah jabatan dengan nilai cukup besar, ucapnya termasuk di dalamnya beberapa item yang menjadi sorotan soal kursi pijat dan aquarium air laut wajar menimbulkan rasa tidak nyaman dan pertanyaan di masyarakat.
Menurut Gubernur, secara jujur bahwa perencanaan paket renovasi rumah itu sudah ada sebelum dia menjabat. Tapi menurut penjelasan Sekda Sri Wahyuni, anggaran Rp25 miliar itu terdiri Rp12,5 miliar di APBD tahun 2024 dan Rp12,5 miliar di tahun 2025, di mana dia sudah bertugas.
“Sebagai bentuk komitmen, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan termasuk kursi pijat dan aquarium air laut,” tandasnya.
Ke depan tambahnya, dia juga akan melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran fasilitas pimpinan lebih sederhana dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Tidak disinggung Gubernur soal Harum Resort di Balikpapan. Ini juga menjadi sorotan masyarakat karena ada tagihan ratusan juta rupiah berkaitan jamuan makan dan pembelian cinderamata di tempat yang diduga adalah milik pribadi Gubernur.
Sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, kata Gubernur yang akrab dipanggil HARUM, mulai esok (Senin ini) dia akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim.
Gubernur tidak menyebut secara langsung nama adiknya, Hijrah Mas’ud. Tapi pernyataan itu memang berkaitan dengan peran Hijrah yang selama ini banyak cawe-cawe di lingkungan Pemprov.
“Nanti akan kita lihat di lapangan apakah Hijrah masih keluar masuk di dinas-dinas untuk menentukan berbagai kegiatan proyek atau program,” kata seorang pejabat di Pemprov Kaltim yang tak mau disebutkan namanya.
Sangat disayangkan Gubernur tidak menegaskan soal eksistensi TAGUPP. Masyarakat menuntut TAGUPP dibubarkan atau setidak-tidak direvisi jumlah orang dan anggarannya. Jumlah anggota TAGUPP sebanyak 43 orang dengan anggaran Rp10 miliar lebih dianggap berlebihan dan pemborosan.
Gubernur juga mengklarifikasi soal ucapannya yang menyamakan Hijrah dengan Hashim Djojohadikusumo, yang membuat pengurus DPD Gerinda Kaltim meradang. “Berkaitan dengan pernyataan saya sebelumnya yang dikaitkan dengan pimpinan di tingkat nasional dan menimbulkan penafsiran yang kurang tepat, saya juga mohon maaf. Tidak ada maksud saya untuk membandingkan pihak manapun dalam konteks yang tidak semestinya,” ucapnya begitu.
HARUM berjanji ke depan dia akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru. “Saya berkomitmen akan bekerja lebih teliti, lebih peka dan lebih mendahulukan apa yang menjadi prioritas bagi masyarakat Kaltim. Mohon doa dan dukungan untuk meneruskan program-program kita dan memastikan setiap manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucapnya mengakhiri pernyataan.
BAMBANG DAN HAMAS
Beberapa warga mengatakan menyambut baik pernyataan maaf Gubernur HARUM. “Tapi masih kita tunggu dan lihat juga implementasinya di lapangan di hari-hari mendatang,” kata Agus, seorang warga Balikpapan.
Agus juga menuntut permintaan maaf Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud (HAMAS), yang juga kakak kandung Gubernur. Termasuk juga dua anggota TAGUPP yaitu Bambang Widjojanto dan Sudarno, yang membuat pernyataan berlebihan dan tidak sesuai fakta di lapangan. Saat demo, massa mencari Sudarno dan membawa poster Sudarno.
HAMAS juga disorot. Saat berlangsung aksi Demo 214 dia tidak berada di tempat dengan alasan masih mengikuti retret di Magelang. Padahal saat itu acara pelatihan Ketua DPRD se Indonesia itu sudah selesai.
Sebelumnya HAMAS juga membuat pernyataan yang menantang masyarakat. Dia sempat membela soal pembelian mobil dinas gubernur yang terlalu mahal. “Kalau saya jadi gubernur, malah saya beli pesawat,” begitu katanya. Di sisi lain, HAMAS juga dilaporkan membeli mobil dinas Ketua Dewan sebesar Rp3 miliar lebih.
Sebagai Ketua Dewan, akunya, dia sudah menjalankan fungsi Dewan. Tapi rekannya, Muh Husni Fahruddin alias Ayub, Ketua Fraksi Golkar dan Sekretaris DPD Golkar Kaltim mengakui fungsi pengawasan dan budgeting Dewan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ahmad, warga di Tenggarong meminta pakta integritas yang sudah ditandatangi pimpinan Dewan dan Fraksi tetap diijalankan diantaranya melaksanakan hak angket untuk menguji berbagai kebijakan Gubernur yang dianggap tidak sesuai dengan hati nurani rakyat.
Sementara itu, Bambang Widjojanto sebagai anggota Dewan Penasihat TAGUPP sempat mengeluarkan pernyataan dan memastikan bahwa aksi demo 214 adalah residu Pilgub 2024. Tapi pelaku aksi dengan tegas menyatakan tidak ada hubungannya dengan Pilgub.
Beberapa hari lalu mantan Gubernur Isran Noor juga menyampaikan bantahannya. “Ngga ada urusan dengan gubernur sekarang. Apa perlunya saya terlibat dalam aksi tersebut,” kata Isran di depan acara halal bihalal pensiunan ASN.
Beberapa pengamat juga menilai aneh pernyataan Bambang soal dinasti politik, yang disebutkannya tidak selalu beraroma korupsi. Padahal dia selama ini dikenal sebagai pegiat antikorupsi dan pernah duduk sebagai pimpinan KPK.
Warga juga kesal dengan peran Sudarno. Dia dinilai figur yang tidak konsisten. Sempat mengkritisi habis-habisan soal kebijakan Gubernur HARUM, tapi belakangan cuap-cuap membela Gubernur setelah masuk dalam TAGUPP.
Indra, perempuan asal Samarinda Seberang juga menuntut Gubernur agar memperbaiki sikap istrinya, Syarifah Suraidah, yang selama ini juga jadi gunjingan di mana-mana. Mulai urusan pakaiannya yang berlebihan dan menunjukkan kemewahan seperti Noni Belanda sampai ucapan terakhirnya yang tidak tepat.
Syarifah sempat mengeluarkan pernyataan di akun pribadinya agar masyarakat jangan mencampuri urusan pribadi. Kontan dijawab para netizen. Kalau tidak mau dicampuri, ya jangan jadi gubernur, jangan jadi anggota DPR. “Jadi pemimpin masyarakat atau pemimpin publik ya harus mau dikritisi masyarakat. Tahu diri dong,” kata Isna.(*)
