Beranda Kutai Timur Setelah Tinjau Lapangan dan Diskusi, Tata Kelola Alokon Perlu Dilakukan Dievaluasi

Setelah Tinjau Lapangan dan Diskusi, Tata Kelola Alokon Perlu Dilakukan Dievaluasi

348
0

Satumejanews.id. KUTAI TIMUR – Setelah melakukan pengecekan terkait ketersediaan, distribusi dan penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon), diperlukan evaluasi tata kelolanya.

Hal itu terungkap dalam Diskusi Partisipatif Pembinaan Penguatan Tata Kelola Alokon yang digelar di ruang rapat utama Kantor DPPKB Kutim, Rabu (30/9/2026).

Plh Kepala DPPKB Kutim, Yuriansyah mengungkapkan hasil kunjungan lapangan bersama tim dari BKKBN Provinsi dan BPOM ke tiga lokasi, yakni BLUD Sangatta Selatan, BLUD Utara, dan Teluk BLUD, masih perlu dilakukan pembenahan tata Kelola Alokon tersebut.

Dalam diskusi tersebut, DPPKB Kutim menggandeng perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Kaltim, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kaltim, serta BPKAD Kutim sebagai narasumber. Hadir pula perwakilan Dinkes, BPKAD, faskes dari Kecamatan Sangatta Utara, Teluk Lingga, dan Sangatta Selatan, BPJS Kesehatan, pengelola KB dari rumah sakit dan BLUD, serta para Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

“Kami sudah ke lapangan bersama BKKBN Provinsi dan BPOM. Ada tiga lokasi yang kita kunjungi. Hari ini adalah hari kedua terkait tata kelola, bagaimana pengelolaan alat-alat kontrasepsi yang ada itu dikelola dengan baik,” ujar mantan Camat Muara Wahau ini.

Yuriansyah tidak menampik adanya persoalan mendasar. Ia secara spesifik menyoroti standar penyimpanan atau gudang di fasilitas pelayanan kesehatan.

“Kemarin kalau saya lihat, saya dampingi ketiga lokasi yang ada, termasuk di DPP kami sendiri, ada gudang-gudang yang mungkin nanti ada gudang yang memenuhi standar atau bagaimana. Ini mohon kepada Bapak Ibu yang hadir untuk memperhatikan dan kita pelan-pelan untuk membenahi itu,” tegasnya.

Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum perbaikan berkelanjutan. “Kami berharap kegiatan seperti ini bisa berkesinambungan sehingga teman-teman di DPPKB ini bisa memperbaiki, mengevaluasi apa yang selama ini mungkin ada yang tidak sesuai dengan SOP-nya atau tidak sesuai dengan standarnya,” tambah mantan Kapelaa DPMDes Kutim ini.

Yang tak kalah penting, Yuriansyah membeberkan kenyataan pahit di lapangan. Ia menyebutkan kekosongan stok beberapa jenis Alokon di fasilitas kesehatan.

“Sebagaimana kami mengetahui kemarin pada saat pendampingan itu, banyak alat-alat kontrasepsi yang kurang di beberapa faskes. Jangan sampai nanti ketika di distribusi dari provinsi ke BKKBN, BKKBN ke faskes, faskes nanti ke jejaring, itu tidak sesuai SOP. Jadi nanti mungkin ada muncul iritasi atau apa di penggunanya,” paparnya.

Ia bahkan menyoroti satu jenis Alokon yang hampir dipastikan kosong di tiga lokasi kunjungan.

“Kalau saya lihat kemarin yang kosong. Apakah masih ada atau tidak, tiga lokasi yang kami datang itu, kondom tidak ada. Implant mudah-mudahan nanti teman-teman dari provinsi bisa support dengan alat-alat kontrasepsi yang memang dibutuhkan,” harap mantan Camat Muara Bengkal ini.

Pada kesempatan itu, narasumber dari BPOM Kaltim, Karolina Reyni Kristiani, memaparkan materi tentang Pengawasan Mutu, Keamanan, dan Standar Distribusi Alokon dalam Mendukung Tata Kelola Rantai Pasok di Tingkat Kabupaten/Kota.

Sedangkan Plt Kabid Pengelolaan BMD BPKAD Kutim, Dewi Safitri, membawakan materi tentang Akuntabilitas Pengelolaan dan Tata Kelola Rantai Pasok Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah.

Yuriansyah menekankan pentingnya keterbukaan peserta. Ia meminta agar segala permasalahan dan kendala di lapangan disampaikan tanpa rasa sungkan.

“Mumpung ada dari BPKAD, ada dari BKKBN, ada dari BPOM, kalau ada yang kurang jelas silahkan nanti ditanyakan. Jadi jangan malu atau jangan didiamkan kalau memang ada permasalahan atau ada uneg-uneg yang ada, disampaikan. Karena kita di sini tidak usah terlalu formal atau terlalu kaku, santai saja, yang penting tujuan kita tercapai,” tegas Yuriansyah yang juga menjabat Staf Ahli Bupati.

Ia juga menyinggung keterbatasan anggaran yang menjadi kendala utama, sehingga kegiatan yang dilaksanakan hanya yang bersifat urgent dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peran PLKB sebagai perpanjangan tangan BKKBN di kecamatan dan desa pun menjadi sorotan agar turut memberikan masukan konstruktif.

Diskusi ini menjadi cermin penguatan tata kelola Alokon di Kutim membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari hulu distribusi hingga hilir penyimpanan dan penggunaan. Tanpa pembenahan menyeluruh, kualitas pelayanan KB bagi masyarakat berisiko terganggu. (*/sm4)