Satumejanews.id. KUTAI TIMUR – Kepala Kantor Pertanahan Kutim Akhmad Safaruddin mengatakan, reforma agraria tidak berhenti pada penerbitan sertifikat. Tanah yang sudah memiliki kepastian hukum harus dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan sehingga memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Reforma agraria tidak berhenti pada penerbitan sertifikat saja. Tujuan yang lebih besar adalah bagaimana tanah tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan kebaikan hidup,” ujar Akhmad Safaruddin ketika memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Kutim Tahun 2026, di Ruang Damar Gedung Serba Guna, Selasa (29/9/2026).
Dikatakan, guna mendukung hal tersebut, GTRA Kutim menjalankan penataan aset dan penataan akses secara beriringan. Penataan akses diarahkan pada dukungan permodalan, pendampingan usaha, pelatihan hingga akses pemasaran bagi masyarakat penerima manfaat.
Pada 2026, akses reforma fase pertama telah dilaksanakan dengan sasaran sebanyak 400 kepala keluarga (KK). Tahap ini diawali pemetaan sosial yang berlangsung 8 Juni hingga 17 Juli 2026.
Kemudian, pada 26 Agustus 2026 dilakukan rapat penyusunan model yang menghasilkan kesepakatan model pemberdayaan lintas sektor. Dalam skema tersebut, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan berpartisipasi mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tahapan itu dilanjutkan melalui rapat ekspos dan perjanjian kerja sama yang dilaksanakan di Hotel Royal Victoria pada 3 September 2026.
Akhmad menjelaskan, program tersebut tidak berhenti pada fase pertama. Penataan akses akan dilanjutkan melalui fase kedua berupa penataan kelembagaan dan pendampingan usaha, kemudian fase ketiga berupa pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran.
“Penataan akses harus mampu menghubungkan masyarakat penerima manfaat reforma agraria dengan berbagai program pemberdayaan, pelatihan, pendampingan usaha, akses permodalan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga perluasan akses pasar,” ujarnya.
Terkiat penataan aset, Kantor Pertanahan Kutim pada tahun ini mendapat target redistribusi tanah sebanyak 1.650 bidang. Pelaksanaan redistribusi tanah melalui skema hak atas tanah berjangka waktu di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah belum dapat dilakukan di Kutim pada 2026.
Hal tersebut menyusul perubahan kebijakan yang menetapkan prioritas pelaksanaan kegiatan Badan Bank Tanah pada 2026 di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat.
Meski demikian, pelaksanaan reforma agraria di Kutim tetap diarahkan melalui penguatan koordinasi lintas sektor. GTRA juga masih menghadapi sejumlah pekerjaan, seperti lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang penyebarannya sporadis, penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan serta penguatan penataan akses.
Akhmad menegaskan, keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari kepastian hukum atas tanah. Lebih jauh, program tersebut diharapkan mampu membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (tg/sm)
