Beranda Kutai Timur Tekan Angka KRS, 50 Tim Pendamping Keluarga Diberi Pembekalan

Tekan Angka KRS, 50 Tim Pendamping Keluarga Diberi Pembekalan

1
0

Satumejanews.id, SANGATTA – Upaya menekan angka Keluarga Risiko Stunting (KRS) di Kecamatan Sangatta Utara terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama PT Kaltim Prima Coal (KPC) membekali 50 Tim Pendamping Keluarga (TPK) guna memastikan proses verifikasi dan validasi (verval) data KRS dan stunting berjalan akurat dan tepat sasaran.

Kegiatan pembekalan tersebut digelar di Wisma Prima J-18 KPC Swarga Bara, Rabu (28/1/2026). Acara dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Achmad Junaidi B, serta dihadiri manajemen PT KPC, perwakilan Dinas Kesehatan, Bappeda, dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Sangatta Utara.

Pembekalan difokuskan pada peningkatan kapasitas TPK dalam melakukan verval data di lapangan. Materi disampaikan oleh PLKB dan perwakilan Dinas Kesehatan Kutim, disertai diskusi interaktif untuk membedah berbagai kendala yang kerap muncul saat pendataan keluarga berisiko stunting.

Achmad Junaidi B menegaskan, kualitas data menjadi kunci keberhasilan intervensi program penurunan stunting. Karena itu, TPK diminta benar-benar memahami metode verval yang baik dan benar, serta bersikap cermat dalam menggali informasi keluarga sasaran.

“Data ini bukan sekadar angka. TPK harus pintar membaca karakter keluarga, menjelaskan maksud pendataan, dan membangun kepercayaan. Kalau mereka paham tujuan akhirnya adalah program bantuan, saya yakin masyarakat akan terbuka,” ujar pria kelahiran muara ancalong tersebut.

Ia juga mengingatkan pentingnya legalitas petugas di lapangan. TPK diminta selalu membawa surat tugas resmi agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat, mengingat sensitivitas data pribadi saat ini.

Lebih jauh, Achmad berharap data hasil verval dapat dimanfaatkan lintas OPD, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas PU, Perkim, hingga Dinas Sosial, serta pihak swasta seperti KPC. Dengan data yang akurat, intervensi dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata, baik jamban, air bersih, pendampingan gizi, maupun pola pengasuhan.

“Jangan sampai bantuannya tidak tepat sasaran. Inilah makna kolaborasi, saling mengisi demi menurunkan angka stunting,” tegasnya.(smn4)