Satumejanews.id, SANGATTA – Penanganan stunting tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Kesalahan data berpotensi melahirkan bantuan yang salah sasaran. Kesadaran inilah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama PT Kaltim Prima Coal (KPC) memperkuat kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) melalui pembekalan verifikasi dan validasi (verval) data Keluarga Risiko Stunting (KRS).
Sebanyak 50 TPK se-Kecamatan Sangatta Utara mengikuti pembekalan yang digelar di Wisma Prima J-18 KPC Swarga Bara, Rabu (28/1/2026). Kegiatan ini melibatkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelurarga Berencana (DPPKB) Kutim, Dinas Kesehatan, Bappeda, serta PLKB sebagai pemangku kepentingan utama dalam percepatan penurunan stunting.
Saat membuka acara, Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, menyebut pembekalan ini sebagai angin segar bagi upaya kolaboratif pemerintah dan swasta. Ia menekankan, verval data bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan fondasi utama seluruh program intervensi.
“TPK harus benar-benar memahami cara memvalidasi data. Bukan hanya mengisi formulir, tapi juga memahami karakter keluarga yang didata,” kata Junaidi sapaan akrabnya .
Pria berkacamata itu mengingatkan pentingnya pendekatan humanis saat pendataan. Menurutnya, masyarakat akan lebih terbuka jika memahami bahwa data yang dikumpulkan akan berujung pada program nyata yang membantu mereka keluar dari risiko stunting. Tak lupa, Junaidi juga menyoroti aspek legalitas petugas di lapangan.
“Dengan membawa surat tugas resmi, TPK dapat membangun kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat yang kini semakin sensitif terhadap permintaan data pribadi,” tambahnya
Senada, Febriana Kurniasari, Superintendent Community Health and Education (CHE) KPC menegaskan data hasil verval akan menjadi rujukan utama dalam menyalurkan bantuan. Ia mengatakan KPC berkomitmen memastikan setiap intervensi sesuai kebutuhan keluarga.
“Kalau ternyata keluarga tidak butuh jamban atau air bersih, tapi perlu pendampingan pengasuhan atau gizi, maka itulah yang harus didorong,” ujarnya.
Ia menambahkan, KPC tidak ingin berjalan sendiri atau tumpang tindih dengan program pemerintah. Sinergi lintas sektor dinilai sebagai jalan terbaik untuk menurunkan angka KRS dan stunting secara berkelanjutan.
“Mudah-mudahan data yang dihasilkan benar-benar valid dan menjadi pijakan kuat menuju aksi nyata, demi mewujudkan generasi Kutai Timur yang lebih sehat dan berkualitas,”pungkasnya.(smn4)
