Satumejanews.id. BARABAI — Warga Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, diingatkan untuk tidak mengabaikan pengurusan dokumen kependudukan seperti perubahan data atau pindah alamat. Konsekuensinya bila satu anggota keluarga yang belum memiliki KTP-el, maka pengurusan di Disdukcapil setempat akan terhambat.
Wanti-wanti itu diungkap Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil HST, Arbainah, di sela-sela kegiatan Car Free Day (CFD) di Lapangan Dwi Warna, Barabai, Minggu (8/11/2026). Disdukcapil sendiri membuka pelayanan keliling kepada masyarakat.
Begini kata Arbainah. “Jika ada anggota keluarga yang sudah berusia 17 tahun ke atas dan belum melakukan perekaman KTP-el, maka kartu keluarganya tidak akan bisa diproses,” ujarnya kepada awak media di sela semarak CFD tersebut.
Arbainah menyebut, pengurusan KK (Kartu Keluarga) sendiri tidak bisa diproses — termasuk perpindahan data maupun perubahan data lainnya — karena sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) sudah menguncinya. Karena itu seluruh warga HST yang berumur 17 tahun, wajib mengurus dan memiliki KTP.
Ia menegaskan SIAK usng terpusat melalui jaringan online itu akan menolak segala perubahan atau penerbitan dokumen keluarga selama syarat perekaman KTP-el belum terpenuhi.
”Banyak warga yang mungkin sibuk. Tidak sempat berurusan ke kantor Disdukcapil, ke Mal Pelayanan Publik, maupun ke kecamatan pada hari-hari kerja. Nah, melalui kegiatan CFD ini, kami juga hadir dan melayani di tempat yang lebih mudah dijangkau,” ucap Arbainah.
Selain soal perekaman KTP, Arbainah juga mengungkapkan angka aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKP) di HST saat ini masih rendah. “Sekarang ini kita masih 7 persen. Padahal, target pemerintah pusat 30 persen hingga akhir tahun ini,” sebut Arbainah.
Apa sih kendala yang dihadapi Disdukcapil HST? Arbainah mengakui tidak semua warga memiliki gawai pintar atau tidak semuanya familiar dengan penggunaan aplikasi.
Walau begitu, Disdukcapil HST tidak tinggal diam. “Saat ini, kami gencar sosialisasi ke instansi pemerintah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta di wilayah HST. Kami mengajak para pimpinan untuk menggerakkan pegawainya mengaktifkan IKD,” tutup Arbainah. (adv-msb/jjd).
