Satumejanews.id. SANGATTA – Ketua DPRD Kutim Joni kepada semua Perangkat Daerah (PD) untuk mengelola dan merealisasikan program pembangunan yang sudah lama dinantikan masyarakat, lantaran berdampak pada penyerapan anggaran. Jangan sampai nanti terjadi lagi Silpa, seperti tahun lalu.
“Yah meskipun mereka (Pemerintah) bilang optimis bisa terserap semua, tapi berkaca pada tahun lalu, nyatanya ada SilPA juga kan,“ ujar Joni.
Pernyataan yang disampaikan oleh politisi Partai persatuan Pembangunan (PPP) ini, menjadi salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, selaku lembaga teknis yang melaksanakan program pembangunan di lapangan.
Dengan sisa waktu yang terbilang mepet, mengingat sudah mendekati akhir tahun, ditambah penyerapan anggaran murni 2023 yang dilakukan, menurut oolitisi asal Kecamatan Rantau Pulung ini belum sepenuhnya optimal. Dirinya berharap jangan sampai berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan.
“Jangan mentang-mentang waktunya sempit, orang yang bekerja di lapangan ini sembrono. Saya minta pengawas proyek harus bersikap tegas,” ucap Joni.
Dirinya mencontohkan, berdasarkan hasil laporan yang dikeluarkan tahun 2022 lalu oleh Badan pemerikasaan Keuangan (BPK) Kaltim, terdapat beberapa temuan hasil pekerjaan bidang infrastruktur yang tidak sesuai standar yang ditetapkan. Sehingga berdampak terhadap kualitas pekerjaan dan menyebabkan kerugian keuangan daerah.
“Kalau sudah terjadi seperti itu, siapa yang dirugikan, pasti masyarakat kan. Jadi saya harap ini menjadi perhatian kita bersama,” pungkasnya. (adv)
