Satumejanews.id KAUBUN – Upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus digeber. Kali ini setelah Sangkulirang dilanjutkan di Kecamatan Kaubun. Dengan salah satu inisiasi Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kutim Achmad Junaidi yakni “Jemput Bola Stop Stunting”, yang dikunjungi Desa Cipta Graha dan Bumi Etam, Rabu (12/2/2025).
Ditemui usai kunjungan kerja lapangan,, Achmad Junaidi B, menyatakan dua lokus yang menjadi fokus penanganan stunting di Kecamatan Kaubun sebenarnya tidak termasuk dalam kategori stunting. Hal ini terlihat dari kondisi anak-anak di lokus pertama yang sudah memasuki usia sekolah dasar (SD). Meski demikian, TPPS tetap memberikan perhatian khusus dengan mengedepankan program edukasi dan pendidikan bagi keluarga di lokus tersebut.
“Kita ingin memastikan keluarga tersebut memiliki pendidikan yang standar, misalnya dengan mengikuti program Paket A, B, atau C. Selain itu, jika orang tua belum memiliki pekerjaan, kami akan merekomendasikan mereka ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk difasilitasi bekerja di perusahaan terdekat, seperti perkebunan sawit atau pertambangan,” jelas Junaidi yang juga menjabat Kepala DPPKB Kutim.
Di lokus kedua, ditemukan pada saat pendataan awal, rumah yang dihuni keluarga tersebut tidak tercatat oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK). Selain itu, rumah tersebut belum memiliki fasilitas buang air besar (BAB) yang layak. Namun, jika keluarga tersebut sudah memiliki tempat BAB dan akses air bersih, maka mereka tidak lagi dikategorikan sebagai keluarga berisiko stunting.
Junaidi menegaskan program yang tepat untuk dua lokus ini adalah edukasi dan pendidikan, bukan pemberian makanan tambahan (PMT) atau pembangunan rumah layak huni, karena mereka sudah memiliki rumah. Jika diperlukan rehabilitasi, TPPS akan merekomendasikan program tersebut ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Dinas Perkim.
Selanjutnya, Camat Kaubun bersama pihak desa akan melakukan verifikasi ulang data keluarga berisiko stunting di wilayahnya. Data ini mencakup jumlah keluarga yang membutuhkan rumah layak huni, serta keluarga dengan penghasilan di bawah standar. Selain itu, TPPS juga akan merekap jumlah keluarga yang membutuhkan ijazah Paket A, B, atau C melalui program pembelajaran daring yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.
“Program Cap Jempol PAUD PNF akan beririsan dengan program Cap Jempol Stop Stunting, sehingga penanganan stunting bisa lebih berkorelasi,” pungkas Junaidi didampingi Sekretaris DPPKB BB Partomuan dan para Kabid DPPKB, para Kades, unsur Muspika, Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam TPPS.
Ditempat yang sama, Camat Kaubun, Saprani, menyatakan kesepakatannya dengan upaya yang disampaikan oleh Kepala Dinas dalam mengedukasi dan memfasilitasi keluarga berisiko stunting. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan perusahaan terdekat untuk menyediakan lapangan pekerjaan atau meningkatkan pendidikan bagi keluarga tersebut.
“Kita harus prioritaskan apakah mereka membutuhkan pekerjaan atau pendidikan. Jika berbasis pendidikan, kita akan mengedukasi melalui program Paket A, B, dan C. Jika sudah memiliki keterampilan, kita akan memfasilitasi mereka melalui Dinas Tenaga Kerja,” ujar Saprani.
Ia berharap seluruh stakeholder bekerja sama untuk menghilangkan kasus stunting di Kecamatan Kaubun. “Kita semua harus bersinergi agar stunting di Kaubun bisa diatasi secara menyeluruh,” tutupnya.
Usai kunjungan lapangan kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan data keluarga berisiko stunting di area Kantor Camat Kaubun . Selanjutnya menyerahkan bantuan paket gizi PMT Stunting kepada keluarga yang membutuhkan dari BAZNAS Kutim. Selain itu, terdapat pula penyerahan penunjang kinerja untuk PLKB Kutim.(smn4)
