SANGATTA.Satumejanews.id – Inspektur V Irjen Kementeeian Keuangan (Kemenkeu) RI Raden Patrick Wahyudwisaksono memita kepada jajaran Pemkab Kutim, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) , tidak kaget jika tiba-tiba ada tim dari Irjen Kemenkeu datang untuk melakukan review dan supervisi.
“Ini adalah amanah yang didelegasikan Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal. Seberapa kecil uang negara yang dibelanjakan harus dipertanggungjawabkan. Inspektorat adalah mitra strategis dan ‘trusted advisor’ bagi pemerintah daerah. Bukan malah menjadi momok yang menakutkan,” ujar Patrick.
Pernyataannya itu dikemukakannya saat bertemu dengan Plt Asisten Plerekonomian Setkab Kutim, Rabu (22/6/2022), di Ruang Tempudau, kantor Bupati, terkait rencana tim yang akan turun ke lapangan.
Dijelaskan Patrick yang sudah mengabdi selama 38 tahun sebagai ASN menambahkan, dari sisi penerimaan dana bagi hasil minerba, Kutim memperoleh sebesar Rp 1,177 triliun. Sementara dari migas Rp 34 miliar. Nilai tersebut sesuai dengan data dari Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022.
“Saat ini batubara menjadi kunci bagi bergeraknya perekonomian di Kutim, tetapi harus dibarengi dengan pengawasan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya. Jangan sampai ketika usaha tambang ini mulai menyusut, lahir bencana baru bagi daerah. Tolong daerah dikawal (masalah) ini, bagaimana program reklamasi (berjalan), sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga,” terangnya.
Sedangkan Plt Asisten Perekonomian Pembangunan Setkab Kutim Akhmad Fauzan meminta kepada OPD dan jajaran Pemkab Kutim, untuk mempersiapkan data dan dokumen yang diminta oleh tim supervisi dan Irjen Kemenkeu.
“Meskipun banyak yang mengawasi dari BPK RI, BPKP RI, Inspektorat, agar seluruh OPD terkait tidak risau. Selama profesional dalam menunaikan tugas-tugas, didukung supplay data dan pengawasan dilaksanakan dengan baik, maka kinerja Pemkab Kutim secara umum tetap terjaga,” kata mantan Sekretaris Bappeda Kutim ini.(smn4)
