Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus BKKBN Pusat, dr. Fajar Firdawati, M.K.M saat memberikan sambutan. (Ist)
Satumejanews.id MUARA WAHAU – Program Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) berhasil melampaui target akseptor KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Dari target awal 100 akseptor, program ini mencatatkan 129 akseptor. Sebelumnya program ini diluncurkan oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman di Klinik Pratama Rawat Inap PT Swakarsa Sinarsentosa, Desa Muara Wahau, Kamis (04/9/2024).
Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Timur, Dr. Sunarto, mengapresiasi keberhasilan Program Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR di Kabupaten Kutai Timur, yang berhasil melampaui target akseptor KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
“Dari target awal 100 akseptor, program ini mencatatkan 129 akseptor,” kata Sunarto.
Menjelang tahun 2024, Sunarto menjelaskan BKKBN menetapkan empat prioritas utama percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), dan program Bangga Kencana. Tak lupa ia menekankan pentingnya penurunan stunting untuk kualitas sumber daya manusia (SDM). Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang menunjukkan penurunan balita stunting di Kalimantan Timur dari 23,9 persen menjadi 22,9 persen. Namun, prevalensi stunting di Kabupaten Kutai Timur meningkat dari 24,7 persen menjadi 29,0 persen.
“Pencegahan stunting harus dimulai sebelum pernikahan dengan fokus pada pencegahan anemia dan Kurang Energi Kronik (KEK) pada remaja putri. Program KB pascapersalinan juga berperan penting dalam mencegah stunting dengan memastikan jarak kehamilan yang memadai,” jelasnya.
Sunarto berharap semua pihak terus mendukung program-program ini untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan.
Disisi lain, ia menambahkan hasil positif dari Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam laporan tahunan untuk periode 2022-2023. Dalam laporan tersebut, Dr. Sunarto menyoroti beberapa pencapaian signifikan, termasuk penurunan unmet need Keluarga Berencana (KB) dari 20,7 persen menjadi 16,7 persen, serta peningkatan penggunaan kontrasepsi modern (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) dari 51,5 persen menjadi 54,6 persen.
” Selain itu, Pembangunan Alternatif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (PA MKJP) juga meningkat dari 22,8 persen menjadi 24,1 persen, dengan Total Fertility Rate (TFR) yang tercatat di angka 2,18, di bawah rata-rata nasional,”imbuhnya.
Sebelumnya Hj Mustika, panitia pelaksana pelayanan KB, mengungkapkan rasa syukurnya atas keberhasilan peluncuran Program KBKR di Kutai Timur, yang telah melebihi target.
“Alhamdulillah, kegiatan ini sudah melebihi target yang diharapkan.”ucap Mustika, yang juga menjabat Plt Sekretaris DPPKB Kutai Timur.
Sementara itu, Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus BKKBN Pusat, dr. Fajar Firdawati, M.K.M, menambahkan program KB memiliki hubungan langsung dengan penurunan angka stunting. Program KB bertujuan untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi. Pengaturan kehamilan melalui kontrasepsi membantu mencegah kehamilan “4 Terlalu” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak), yang dapat meningkatkan risiko stunting.
“Program KB juga berkontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Angka kematian ibu di Indonesia berdasarkan data Long Form SP 2020 masih tinggi, yaitu 189 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 adalah di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk angka kematian bayi, saat ini adalah 16,65 per 1.000 kelahiran hidup, dengan target SDGs 2030 adalah 12 per 1.000 kelahiran hidup,” paparnya.
Ia mengatakan Pendataan Keluarga 2023 menunjukkan kesertaan KB modern secara nasional sebesar 60,4 persen. Di Kalimantan Timur, mCPR masih di bawah capaian nasional, yaitu 54,6 persen, dan Kabupaten Kutai Timur sebesar 49,4 persen. Unmet need KB di Kutai Timur juga masih tinggi, yaitu 17,7 persen. Ini menjadi tugas bersama untuk memastikan setiap Pasangan Usia Subur (PUS) memiliki akses ke pelayanan KB yang berkualitas.
Tantangan dalam penyelenggaraan program KBKR meliputi pemerataan akses dan peningkatan kualitas pelayanan di seluruh wilayah Indonesia. Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, serta perbedaan geografis, budaya, dan sosial antar wilayah, menjadi kendala utama. BKKBN telah mengimplementasikan strategi dengan menyelenggarakan program Prioritas Nasional (Pro PN) untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan KB, terutama di wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kawasan transmigrasi.
“Kegiatan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR di Kabupaten Kutai Timur merupakan langkah nyata dalam upaya mempercepat penurunan stunting serta angka kematian ibu dan bayi melalui koordinasi dan kolaborasi multisektor. BKKBN mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung kegiatan ini, termasuk pimpinan PT. Swakarsa Sinar Sentosa Muara Wahau yang memfasilitasi kegiatan pelayanan KB,” ujarnya.
Dengan dukungan tenaga kesehatan yang kompeten, penyediaan alat dan obat kontrasepsi modern secara gratis, serta penggunaan dana BOKB yang optimal, diharapkan kesertaan KB dapat meningkat dan prevalensi stunting dapat menurun di Kabupaten Kutai Timur serta Kalimantan Timur secara keseluruhan.(smn4)
