Satumejanews.id. SANGATTA – DPRD Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-32 dengan agenda penyampaian nota pengantar pemerintah mengenai Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD, Rabu (31/07/2024).
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Joni didampingi Wakil Ketua Asti Mazar. Pada ksempatan itu, Bupati Ardiansyah Sulaiman membacakan Nota Pengantar Pemerintah di hadapan 24 anggota dewan, Forkopimda, beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat serta undangan lainya.
Bupati Ardiansyah Sulaiman menyebut, sesuai ketentuan yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, disebutkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 dapat dilakukan perubahan jika terdapat beberapa kondisi.
“Pertama, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Ketiga, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan,” ujarnya.
Selanjutnya, keadaan darurat dan yang terakhir, adanya keadaan luar biasa. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan dalam APBD tahun 2024 dikarenakan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang digunakan dalam kebijakan umum (KUA) kabupaten Kutim tahun anggaran 2024.
Beberapa ketidak sesuaian tersebut, sambung Ardiansyah di antaranya, perlu adanya percepatan penyelesaian infrastruktur strategis daerah. Yakni, pembangunan jalan dan jembatan, penyelesaian pelabuhan Kenyamukan, pembangunan air bersih perkotaan, dan penanganan banjir, pemenuhan belanja TPP PNS, belanja gaji dan belanja TPP PPPK.
“Pemenuhan terhadap percepatan pelaksanaan tujuh program prioritas daerah yang semula ditargetkan selesai tahun 2026, namun dipercepat selesai pada tahun 2024. Termasuk kewajiban pemerintah daerah Kutai Timur untuk pelunasan hutang. Serta mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari sumber-sumber pemanfaatan khusus DAK, dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan BULD untuk menstimulasi target kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,” bebernya.
Berkaitan kebijakan umum perubahan APBD tahun 2024, secara rinci dirinya menjelasakan untuk pendapatan daerah, pihaknya memproyeksikan pendapatan daerah sebelum perubahan APBD Rp 9,148 trilyun menjadi Rp 11,959 trilyun atau naik Rp 2,810 trilyun atau meningkat sebesar 30,72 persen.
“Terdiri dari, pendapatan asli daerah sebelumnya Rp 251 429 milyar menjadi RP 292,244 milyar. Kemudian, pendapatan transfer sebelumnya Rp 8,394 trilyun menjadi Rp 11,590 trilyun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan. Dimana sebelumnya Rp 502,679 milyar menjadi Rp 76,750 milyar,” urainya.
Kemudian belanja daerah. Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, termasuk kemampuan pendapatan dan pembiayaan, terdapat peningkatan jumlah pendanaan yang dapat dialokasikan dalam APBD Perubahan tahun 2024. Peningkatan tersebut mencapai 50,09 persen, dari yang semula Rp 9,123 trilyun menjadi Rp 13,693 trilyun.
Adapun belanja daerah pada kebijakan umum perubahan APBD tahun 2024, secara umum diarahkan untuk pembiayaan Multi Years Contract (MYC), dalam upaya percepatan penyelesaian infrastruktur strategis daerah. Di antaranya, pembangunan jalan dan jembatan, penyelesaian pelabuhan kenyamukan, pembangunan jaringan air bersih perkotaan, dan penanganan banjir.
“Pemenuhan belanja percepatan pelaksanaan 7 (tujuh) program prioritas daerah yang semula ditargetkan selesai tahun 2026, namun dipercepat penyelesaian di tahun 2024, pemenuhan kewajiban pemerintah daerah untuk pelunasan hutang sesuai dengan hasil audit BPK RI terhadap pelaksanaan APBD tahun 2023. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari sumber- sumber pemanfaatan khusus seperti DAK, Dana Bagi Hasil, Cukai tembakau seta BULD untuk menstimulasi target kinerja pemerintah Daerah,” ucap Ardiansyah.
Selanjutnya, pemenuhan alokasidana desa (ADD) tahun anggaran 2024, pengalokasian sisa DAK serta pengalokasian Sisa dana Alokasi Umum (DAU) terarah sebagaimana yang diamanatkan Permendagri nomor 15 tahun 2023. Pengalokasian sisa dana forest carbon partnership facility (FCPF-CF).
“Kebijakan belanja baru pada perubahan APBD tahun anggaran 2024, Pemkab Kutim mempertimbangkan beberapa hal. Antara lain, realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah hingga bulan juni tahun 2024. Amanat monitoring center for prevention (MCP) KPK tahun 2024, terkait belanja perubahan APBD 2024, hasil evaluasi capaian rata-rata serapan anggaran pada semester I tahun 2024 serta belanja hibah dan bantuan sosial,” pungkasnya. (adv/sm3)
