Satumejanews.id. BARABAI — Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Samsul Rizal menegaskan, peningkatan literasi politik perempuan merupakan investasi penting bagi kualitas demokrasi dan pembangunan daerah di masa depan.
”Peningkatan literasi politik perempuan sesungguhnya bukan hanya investasi individu, tetapi juga investasi bagi kualitas demokrasi dan pembangunan daerah di masa depan,” ujar Bupati Rizal pada kegiatan Pendidikan Literasi Politik untuk Kesetaraan Gender di Aula Hotel Istiqamah Barabai, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan ini digelar oleh Kesbangpol HST. Bupati Rizal menyebut, pembangunan yang berkualitas dapat terwujud apabila seluruh potensi masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi. Termasuk pula kaum perempuan.
”Kesetaraan gender bukan hanya memberikan kesempatan sama, tapi memastikan perempuan juga memiliki akses, kapasitas, dan peluang yang setara untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk politik dan pengambilan keputusan,” sebutnya.
Menurut dia, literasi politik menjadi kebutuhan penting di tengah derasnya arus informasi. Masyarakat, khususnya kaum perempuan, dituntut untuk memiliki kemampuan memilah informasi, memahami isu publik, dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang benar.
”Semakin tinggi tingkat literasi politik masyarakat, maka semakin kuat pula daya tahan masyarakat terhadap politik identitas yang berlebih, penyebaran hoaks, ajaran kebencian, maupun berbagai praktik politik yang tidak sehat,” kata Bupati Rizal.
Lantas, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) HST, Rusdiyanto, menyampaikan, partisipasi politik perempuan merupakan sesuatu hal sangat penting dalam pembangunan demokrasi yang inklusif.
”Kehadiran perempuan dalam ruang politik tidak hanya memperkuat representasi kelompok masyarakat yang beragam, tetapi juga berperan penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Namun, Rusdiyanto menyebut, keterlibatan perempuan dalam politik masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari rendahnya literasi politik, stereotip gender, hingga keterbatasan akses terhadap informasi dan ruang pengambilan keputusan.
Karena itu, melalui kegiatan pendidikan politik bagi organisasi perempuan ini, Kesbangpol HST berharap para peserta dapat menyebarluaskan informasi dan pengetahuan kepada lingkungan keluarga, organisasi, maupun masyarakat sekitar.
Rusdiyanto berharap, pendidikan politik bagi perempuan mampu membangun komitmen bersama dalam mendukung partisipasi politik perempuan yang lebih aktif, berkualitas, dan berkelanjutan di Kabupaten HST.
Sementara Rahmah, salah satu aktivis organisasi perempuan di HST memberi tanggapan begini. Ia menyebut, pendidikan politik bagi perempuan sangat dibutuhkan di HST, terlebih generasi muda.
”Ini penting, agar nanti para perempuan tidak hanya menjadi penonton dalam pesta demokrasi, melainkan mampu menjadi subjek yang kritis. Terutama dalam membentengi keluarga dari dampak negatif hoaks dan politik identitas di era digital,” katanya kepada awak media. (adv-msb/jjd).
