Satumejanews.id. SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Muhammad Husni Fahruddin, menyerukan reformasi menyeluruh dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di daerah.
Menurutnya, meskipun provinsi ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, manfaat yang dirasakan masyarakat lokal masih jauh dari harapan. Warga setempat dinilai masih sering menjadi penonton di tengah eksploitasi besar-besaran yang dilakukan korporasi.
Politikus Partai Golkar yang akrab disapa Ayub itu menilai, model pengelolaan SDA saat ini masih terlalu berpihak pada kepentingan perusahaan besar. Masyarakat lokal, yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama, justru tidak banyak dilibatkan dalam proses dari hulu ke hilir.
“Sudah saatnya rakyat Kaltim menjadi pemain utama, bukan sekadar tenaga kerja atau penonton. Ini soal keadilan ekonomi,” tegas Ayub kepada wartawan.
Ayub juga menyoroti minimnya kontribusi sektor pertambangan dan energi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Meskipun menjadi penyumbang utama pendapatan daerah, sektor ini dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap taraf hidup masyarakat. “Jangan hanya angka di atas kertas. Yang kita cari adalah dampak nyata bagi warga,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Ayub mengusulkan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang memungkinkan keterlibatan langsung masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan SDA. Mulai dari tahap produksi, distribusi, hingga proses hilirisasi. Rakyat harus memiliki ruang partisipasi aktif agar dapat merasakan hasil dari sumber daya yang dimiliki bersama.
“Kita butuh sistem baru yang memberi ruang kontrol lebih besar kepada masyarakat atas kekayaan alamnya sendiri. Jangan sampai semua dikendalikan segelintir pihak, sementara rakyat hanya jadi penonton,” imbuh Ayub dengan nada serius.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah daerah, DPRD, hingga pelaku usaha, agar duduk bersama membangun komitmen dalam mewujudkan tata kelola sumber daya yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan ekonomi daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat. “Jangan sampai SDA kita habis, tapi masyarakat tetap tertinggal. Sudah waktunya kita ubah arah pembangunan. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keadilan sosial,” ujarAyub. (adv/rd/sm)
