Satumejanews.id. BANDUNG – Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kutim, selama tiga hari mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Bandung, sejak 17 hingga 20 Mei 2023. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para wakil rakyat secara teknis.
“Bimtek ini untuk lebih memahamkan bagi rekan-rekan dewan dalam penginputan pokir (pokok pikiran). Sebab, semua program yang terkait dengan pembangunan, wajib dilakukan penginputan melalui SIPD,” kata Ketua DPRD Kutim H Joni didampingi Wakil ketua 1 Asti Mazar.
Menurut Joni, setelah mengikuti Bimtek ini, diharapkan teman-teman dewan lebih paham bagaimana alur penginputan aspirasi yang dihimpun dari lapangan. Sehingga aspirasi yang diserap bisa tersalurkan secara efektif dengan mekanisme yang legal dan terarah,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Dijelaskan, SIPD berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga mampu menghasilkan layanan informasi yang saling terhubung atau terintegrasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien.
Anggota legislatif merupakan salah satu stakeholder yang bisa mengakses aplikasi tersebut, sehingga diperlukan Bimtek. Dalam penginputan, anggota dewan memiliki akun, yang dipersiapkan untuk memfasilitasi pokok-pokok pikiran dari konsituensya.
“Bimtek ini juga sebagai peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan terkait tata cara penginputan Pokir ke dalam SIPD tahun 2023. Ini juga sebagai salah satu upaya meningkatkan tupoksi dalam pengawasan keuangan dan Pemerintah Daerah,” tambah Joni.
Dijelaskan, kegiatan Bimtek bertujuan mengetahui tata cara alur penginputan pokir yang telah dihimpun dari berbagai aspirasi masyarakat ke dalam aplikasi SIPD, termasuk memberikan penjelasan tentang permasalahan teknis lainya.
Sejumlah anggota dewan yang ikut Bimtek itu antara lain, Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kutim dr Novel Tyty Paembonan, Basti Sangga Langi, Fitriyani, Hasbullah Yusuf, Hason Ali, sedangkan dari Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan, Arang Jau, Apansyah, Ubaldus Badu, Komisi C Bidang Pembangunan, Adi Sutianto, Sobirin Bagus, Abdi Firdaus, Masdari Kidang, Yusuf T Silambi, Mohammad Son Hatta, Kajan Lahang, Ahmad Gazali, sedangkan Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat, Yan, Yuli Sa’pan, Ramadhani, Muhammad Amin, serta Prayunita Utami. (adv/sm3)
