Satumejanews.id, SANGATTA – Superintendent Community Health and Education (CHE) PT Kaltim Prima Coal (KPC) Febriana Kurniasari, menegaskan komitmennya mendukung percepatan penurunan stunting di Kutai Timur dengan memastikan seluruh bantuan berbasis data yang terverifikasi. Hal itu disampaikan Febriana saat di wawancarai awak media usai pembukaan Pembekalan pelaksanaan verifikasi dan validasi keluarga risiko stunting dan data stunting yang berlangsung di Wisma Prima J-18 KPC Swarga Bara, Rabu (28/1/2026),
“Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memberikan pembekalan verifikasi dan validasi (verval) data Keluarga Risiko Stunting (KRS) kepada 50 Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kecamatan Sangatta Utara,” ucapnya.
Ia menyampaikan hal ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran program kolaborasi penurunan stunting yang digelar sebelumnya. Kegiatan ini melibatkan DPPKB Kutim, Dinas Kesehatan, Bappeda, serta jajaran PLKB.
Febriana mengatakan pembekalan menjadi tahapan penting sebelum proses teknis verval dilakukan di lapangan. Menurutnya, standarisasi pemahaman dan pendekatan kader menjadi syarat mutlak agar data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi riil keluarga sasaran.
“Kami tidak ingin hanya menyuruh kader turun lapangan, tapi ternyata caranya keliru dan ditolak masyarakat. Karena itu, kader harus dibekali metode yang sama dan pendekatan yang tepat,” ujarnya.
Febriana menjelaskan, KPC sebelumnya telah menerima data KRS dari DPPKB dan data stunting dari Dinas Kesehatan. Namun, demi memastikan bantuan tepat sasaran, data tersebut perlu diverifikasi ulang. Dari hasil verval inilah nantinya KPC dan para kontraktor dapat menentukan bentuk intervensi yang sesuai.
Ia menambahkan, anggaran yang disiapkan dalam tahap pembekalan ini berkisar Rp50–60 juta. Meski tidak besar, dana tersebut dinilai penting untuk menjamin kualitas proses di lapangan dan meminimalkan kesalahan data.
“Kami juga tidak ingin melompati kewenangan dinas. KPC posisinya membantu hal-hal yang belum tercover pemerintah, misalnya jamban, air bersih, atau pendampingan tertentu, tentu dengan koordinasi,” jelasnya.
Menurut Febriana, tantangan terbesar dalam penanganan stunting bukan pada bantuan langsung seperti PMT, melainkan intervensi struktural yang membutuhkan sinergi lintas OPD. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci utama.
“Kita ingin semua pihak punya cita-cita yang sama, menurunkan angka KRS dan stunting. KPC tidak bisa jalan sendiri,” pungkasnya.(smn4)
