Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Ketua DPRD Kutim Jimmi menandatangani kesepakatan untuk pengesahan Perda Perubahan APBD tahun 2026 di ruang sidang utama DPRD. (ist)

Satumejanews.id. KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bersama DPRD Kutim menyepakati untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026, nilainya sekitar Rp6,408 Trilyun.
Pengesahan Raperda Perubahan APBD 2026 menjadi Perda itu, dilakukan di ruang sidang utama Gedung DPRD Kutim pada masa persidangan I tahun sidang 2026/2027, Rabu (30/9/2026) malam. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Jimmi dan dihadiri 29 anggota dewan. Hadir juga unsur Fokopimda dan undangan lainnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi bagian dari proses penyempurnaan kebijakan anggaran daerah sebelum memasuki tahapan evaluasi.
Dijelaskan, dalam struktur P-APBD 2026, disebutkan pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp6,408 trilyun, belanja daerah mencapai sekitar Rp6,427 trilyun. Sehingga terdapat devisit sekitar Rp19 milyar, yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah.
“Atas nama Pemkab Kutim saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas kerja sama dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” kata Ardiansyah.
Menurutnya, perubahan APBD ini dilakukan guna menyesuaikan proyeksi pendapatan, kebutuhan belanja serta kebijakan pembiayaan dengan perkembangan pelaksanaan anggaran. Penyesuaian itu tetap diarahkan untuk mendukung enam prioritas pembangunan daerah.
Keenam prioritas itu meliputi pembangunan infrastruktur dan konektivitas, transformasi ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, kualitas lingkungan hidup serta ketahanan pangan.
Persetujuan bersama pemerintah daerah dan DPRD tidak hanya menjadi tahapan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam memastikan anggaran memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Wakil Ketua DPRD Kutim ini. (adv/sm)


























