Satumejanews.id. MUARA ANCALONG – Setelah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) di kecamatan Muara Bengkal, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) kembali menggelar kegiatan serupa di Kecamatan Muara Ancalong, Selasa (2/7/2024). Kali ini sebanyak 65 orang yang terdiri dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Kader Kampung Keluarga Berkualitas (KKB), kader dan sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dari 9 desa diberikan pembinaan oleh DPPKB Kutim. Kegiatan itu berlangsung di Gedung PNPM Desa Kelinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong, Selasa (2/7/2024).
Kepala DPPKB Achmad Junaidi B mengatakan tujuannya ke kecamatan ini, adalah ingin melihat fakta lapangan anak-anak yang dinyatakan beresiko stunting. Setelah itu bisa memberikan penanganan langsung ke anak yang memang berisiko stunting dengan melibatkan pihak Puskesmas, Tim Posyandu, Penyuluh, Pada Kader, pihak Kecamatan dan Desa, tim Penggerak PKK, Darmawanita.
“Mari kita lihat fakta lapangan dan melihat data yang riil. Karena sangat penting untuk tim bisa bekerja menyajikan data laporan untuk diteruskan secara hirarki berjenjang hingga ke Kabupaten digunakan dalam menyusun program kegiatan yang tepat sasaran,” ucapnya.
Ia berpesan dalam memberikan pelayanan kemasyarakatan tak boleh lagi menunggu, tentunya harus jemput bola sesuai data by name by adress yg terekam di aplikasi SKI maupun data Dinkes. Sehingga masyarakat merasa diperhatikan dan lebih paham tentang maksud dari kebijakan dari program kegiatan yang sudah direncanakan. Tidak ada lagi selentingan masyarakat tidak bisa menerima program kegiatan yang sudah terencana dengan baik untuk kemanfaatan masyarakat.
“Saya mendiktesi satu persatu permasalahan, supaya tepat sasaran dalam menentukan program. Saya penasaran melihat angka anak berisiko stunting, apakah benar penyuluh dan kader ini kerja benaran dalam proses penanganan stunting dilapangan sesuai arahan dan petunjuk BKKBN dan Kemenkes. Jadi jangan menyajikan data saja. Tapi cara dan metode pengukuran serta cara penimbangannya harus dipertimbangkan dengan tentang fakta lapangannya,” jelasnya.
Misalnya, lanjut ia, gen keturunan kedua orang tuanya memang pendek, ada penyukit turunan yang sudah diidap oleh kedua orang tuanya seperti paru-paru dan lain-lain. Maka dari itu penanganan PMT yang diberikan tidak cukup, tapi harus di konsultasikan lebih lanjut kepada pihak puskesmas.
“Kemungkinan harus diobati dulu penyakit paru-parunya secara rutin batu diberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sesuai standar gizi yang dianjurkan,” tambahnya.
Terakhir ia menyampaikan Kader KKB, PKB dan PPKBD adalah perpanjangan tanganan pemerintah dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk, keluarga berencana maupun mewujudkan ketahanan keluarga. Karena itu para kader harus memahami betul bidang tugasnya.
“Kedepannya pun akan banyak diprogramkan bimtek dan pelatihan guna peningkatan kapasitas SDM pada penyuluh dan kader. Agar dalam memberikan pelayanan kepada warga benar&benar paham dan ada ilmunya. Tentunya DPPKB akan menjalin sinergi kegiatan dengan OPD instansi terkait,” tutupnya. (sm4)
