Satumejanews.id. SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel terus mendorong penguatan peran daerah melalui regulasi yang adaptif, advokasi anggaran yang berpihak, serta fasilitasi program-program pemberdayaan masyarakat, guna kemandirian pangan. Pendekatan ini guna memastikan sektor pangan tidak terus-menerus bergantung pada pusat, namun tumbuh dari kekuatan lokal.
“Petani dan nelayan merupakan pilar utama dalam sistem ketahanan pangan. Oleh karena itu, keberpihakan kebijakan daerah harus benar-benar menyentuh kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi para pelaku sektor pangan,” ujar Ekti, ketika menjadi salah satu pembicara dalam forum diskusi petani dan nelayan yang menghadirkan berbagai narasumber, termasuk dirinya dari Lembaga legislatif.
Menurutnya, kendati DPRD memiliki keterbatasan kewenangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar petani, seperti penyediaan pupuk bersubsidi dan alat mesin pertanian (alsintan), namun pihaknya berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat tani melalui saluran legislatif.
Dikatakan, diperlukan sinergitas antara legislatif, eksekutif, dan pelaku usaha tani-nelayan untuk menyamakan persepsi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Ekti menyebut diperlukan rumusan dan langkah-langkah konkret menuju kemandirian pangan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta menyampaikan keluhan tentang distribusi bantuan pertanian yang tidak merata, serta akses pasar yang masih terbatas. Ekti merespons dengan komitmen bahwa DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program agar tepat sasaran dan tidak menyisakan ketimpangan.
Dengan semangat kolaboratif, forum ini diharapkan mampu melahirkan rumusan kebijakan yang lebih kontekstual, berpihak pada masyarakat kecil, serta menjadikan Kaltim lebih mandiri dalam mengelola potensi pangan lokalnya.
“Ketahanan pangan bukan hanya tentang produksi, tapi soal keadilan, kemandirian, dan keberlanjutan,” tutup Ekti. (adv/rd/sm)
