Satumejanews.id. SAMARINDA – Program pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) di Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur (Kutim), cukup lama ‘stagnan’, kini mulai menggeliat. Hal itu terlihat ketika Senin (12/12/2022) digelar Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemprov Kaltim, Pemkab Kutim dan pihak terkait yang menangani hal tersebut.
“Agar KEK MBTK kembali ‘berisinar’ diperlukan peta peluang investasi yang lebih detail. Sehingga investor yang ingin masuk sudah bisa menghitung kapan BEP (break event point/titik impas/balik modal, red), menghitung profil benefit. Sehingga Maloy bisa lebih dipromosikan dengan potensi rencana investasi yang lebih baik,” kata Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, saat memimpin Rakor tersebut.
Sesprov menjelaskan bahwa rakor kali ini merupakan evaluasi terkait KEK MBTK. Agar akselerasinya menjadi lebih cepat. Apalagi sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022, Ketua Sekretariat Kawasan Ekonomi Khusus adalah Sesprov. Maka dari itu, katanya diperlukan penyesuaian baru. Terkait struktur, fokus program penyelesaian persoalan yang dihadapi seperti infrastruktur, aset, serta air bersih. Hingga akhirnya nanti KEK MBTK benar-benar beroperasi.
Dijelaskan, secara bertahap penyesuaian tata kelola dan administrasi kawasan tersebut dibenahi. Kebutuhan infrastruktur prioritas seperti jalan di luar kawasan menuju Maloy bisa representatif. Khususnya jalan nasional menuju ke sana. Pengamanan 509 hektare di Maloy hingga kebutuhan air bersih agar industri di kawasan tersebut bisa berjalan.
Melalui Rakor tersebut, diharapkan KEK MBTK yang digagas Awang Faroek Ishak bisa kembali ‘bersinar’ dan menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di kawasan itu. Bahkan daerah itu menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi baru sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) di masa mendatang.
Rakor yang dipimpin Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Sri Wahyuni itu, juga melibatkan instansi terkait lainnya. Seperti
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Perhubungan (Dishub) serta Dinas Penanaman Modal Daerah (DPM). Ada juga Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) KEK MBTK dan Perusda Melati Bhakti Satya (MBS).
Dari Pemkab Kutim hadir mewakili Bupati adalah Asisten Perekonomian Pembangunan (Ekbang) Setkab Kutim) Zubair, Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Teguh Budi Santoso.
Pada kesempatan itu, Sesprov Kaltim Sri Wahyuni diawal rapat meminta BUPP KEK MBTK mempresentasikan perkembangan terkini kawasan yang dulunya dinamai KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional) Maloy. Dalam paparan disimpulkan bahwa KEK MBTK oleh kementerian terkait menyerahkan sepenuhnya nasib kawasan dimaksud, apakah dilanjutkan atau dihentikan.
Seluruh peserta rakor sepakat bahwa kawasan yang potensial berkembang sebagai daerah industri terpadu itu terus berjalan. Tentunya dengan strategi baru yang mumpuni di segala aspek.
Khusus masalah lahan, air bersih serta lainnya, Asisten Perekonomian Pembangunan Setkab Kutim Zubair meminta, agar pengelola bisa melayangkan surat ke Pemkab Kutim. Sehingga Pemkab bisa menindaklanjutinya secara konkret.
“Saya pikir semua tidak ada masalah. Silakan bersurat kepada Pemkab Kutim. Nanti akan diselesaikan,” pinta Zubair.
Sedangkan kebutuhan lainnya seperti air bersih seharusnya bisa segera ditangani atau mencari alternatif lain sebagai solusi. Mengenai ketersediaan lahan yang menjadi milik Pemkab Kutim juga aman. Termasuk pembebasan lahan yang menghambat, pembangunan jalan ke Maloy, sudah diselesaikan. Sehingga pembangunan jalan yang sempat terhenti bisa dilanjutkan kembali.
Kesimpulan dari rakor ini, pimpinan rapat meminta agar para pihak fokus pada program-program atau sesuatu yang sudah berjalan. Menerbitkan payung hukum mendukung Perpres terkait. Berikutnya upaya-upaya untuk mempersolek KEK MBTK agar diminati oleh investor juga diminta untuk ditingkatkan. Tentunya dengan menyusun masterplan yang lengkap. Ditambah potensi investasi dan klaster industri. Tersusun dalam rencana jangka pendek dan panjang. (sm4)
