Satumejanews.id. BARABAI — Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST) kini bersiap mengukir sejarah bidang pendidikan nonformal. Kali ini, menghadirkan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bahasa Inggris yang diklaim sebagai yang pertama di Indonesia.
”Ini sesuai Permendikdasmen terbaru yang terbit akhir 2025 lalu. Alhamdulillah, Permendikdasmen itu membolehkan pemerintah daerah mempunyai lembaga kursus plat merah,” ucap Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) HST, Muhammad Anhar kepada awak media, Senin (11/5/2026).
Anhar mengaku, ketika pihaknya audiensi dengan direktur kelembagaan pendidikan nonformal, ternyata belum ada contoh di Indonesia. Maka, HST akan menjadi yang pertama memiliki lembaga kursus milik pemerintah daerah.
Terkait progresnya, HST secara kelembagaan juga sudah selesai dan izin lembaga dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) pun sudah terbit. Tinggal proses pembelajaran yang masih berproses dengan Britain English Education.
”Kita sudah melakukan diskusi. Kita targetkan di 1 Juli, di bulan Juli (2026) minimal kita akan pembukaan kelasnya,” Anhar meyakinkan.
Saat ini, Anhar menyebut, sedang menyiapkan berbagai tahapan fisik dan non fisik. Antara lain seperti menyiapkan kurikulum, melengkapi sarana prasarana kelas, menyekat ruangan, hingga memerbaiki halaman.
Anhar mengungkapkan, penguasaan bahasa Inggris standar internasional saat ini menjadi penting. Salah satu sekolah kedinasan populer, IPDN, misalnya, kini memberlakukan standar Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) dalam tahapan tes terakhirnya.
Nantinya, tim dari Britain akan berkeliling ke seluruh BKN regional untuk menyaring sekitar 4.500 pendaftar menjadi 1.200 orang menggunakan standar Cambridge CEFR tersebut.
”Artinya program kita sejalan dengan pusat. Kami yakin ini tidak hanya berlaku pada IPDN, tapi juga lembaga lainnya. Kita siapkan fasilitas agar anak-anak kita ke depan bisa memperkuat bahasa Inggris mereka,” tambahnya.
Disinggung soal target peresmian yang sempat direncanakan pada Hari Pendidikan Nasional namun meleset, Anhar mengakui ada kendala terkait peninjauan ulang Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Kenaikan harga BBM diakui berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa secara beruntun. Atas perintah Bupati HST, ia melakukan review harga agar proses lelang peralatan dapat berjalan lancar.
”Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah tayang lelangnya untuk melengkapi peralatan. Kita lakukan penyesuaian harga agar ada penyedia yang menyambut,” jelas Anhar.
Selain itu, terdapat kendala teknis kelembagaan. Awalnya direncanakan berbentuk UPT, namun pemerintah provinsi menyarankan agar berjalan sebagai LKP terlebih dahulu.
”Kita jalan dulu dalam bentuk lembaga kursus. Setelah berjalan beberapa waktu dan ada perluasan tupoksi, baru nantinya statusnya kita naikkan menjadi UPT,” pungkas Anhar. (adv-msb/jjd).
