Satumejanews.id. SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus berupaya keras menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) yang angkanya cukup tinggi. Instansi itu menggandeng Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), guna meminimalisir ATS tersebut.
“Dalam menangani ATS ini, kita tidak bisa bekerja sendiri. Program ini harus berjalan beriringan dengan kebijakan pendidikan jangka panjang daerah. Salah satunya melalui penerapan Wajib Belajar 13 Tahun sebagai langkah penguatan sistemik,” ujar Kadisdikbud Kutim Mulyono.
Salah satu upaya yang dilakukan bersama UNY adalah meluncurkan program Rencana Aksi Daerah (RAD) Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (SITISEK) di Hotel Victoria, Sangatta, Kutim Jumat (21/11/25). Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman didaulat untuk malaunching program tersebut.
Menurut Mulyono, program ini guna menindaklanjuti instruksi Bupati Kutim mengenai Wajib Belajar 13 Tahun mulai dari PAUD hingga SMA/SMK. Pihaknya siap mendukung dan tengah menyusun Peraturan Bupati (Perbup) dengan pendampingan BPMP (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan).
Dalam kajian penyusunan Perbub ini terdapat beberapa tantangan dan masih akan terus dibahas adalah terkait sanksi bagi masyarakat yang tidak menjalankan program wajib belajar. Perbup tersebut ditargetkan pada awal tahun.
Dari sisi infrastruktur, kesiapan pelaksanaan wajib belajar dinilai cukup kuat. Kutim saat ini memiliki 380–400 lembaga PAUD, yang dimana jumlah desa hanya 139, sehingga sebagian desa memiliki lebih dari satu lembaga PAUD sebagai pondasi pendidikan dasar.
Dengan dukungan kebijakan wajib belajar serta infrastruktur pendidikan yang terus dibenahi, SITISEK disebut memiliki landasan operasional yang semakin solid. Kombinasi antara strategi berbasis data dan penguatan regulasi inilah yang menjadi dasar bagi Disdikbud Kutim untuk menyampaikan optimisme terhadap capaian program.
Melihat progres penurunan angka ATS yang signifikan, Mulyono optimistis target SITISEK dapat dirampungkan dalam satu tahun sesuai permintaan Bupati Kutim.
“Kita sudah mulai, bahkan angka kita sudah sangat tinggi penurunannya, hampir 3.000. Hanya Kutim yang saat ini angkanya menurun, dan penurunannya tidak sedikit,tapi banyak,” ujarnya.
Kegiatan ini juga dihadiri unsur Forkopimda, Ketua Tim Kajian dari UNY, Sabar Nurohman beserta anggota, Ketua TP PKK sekaligus Bunda Paud Kutim, Siti Robiah, perwakilan Kementrian Agama, perwakilan PT KPC, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala BPS, Sekretaris dan Para Kepala Bidang Disdikbud, Ketua Dewan Pendidikan, Ketua PGRI, IGTKI, HUMPAUDI, MKKS, dan KKKS Kutim, serta Tim Kesekretariatan Pencegah Anak beresiko Tidak Sekolah di Kutim. (adv/tg)
