Satumejanews.id. SANGATTA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim terus berusaha maksimal dalam menurunkan stunting di daerah ini. Tahun 2026 mendatang, instansi itu memiliki dua program unggulan.
“Dua program unggulan tersebut adalah AKSIS (Akademik, Kolaborasi, Penanganan Kemiskinan dan Stunting) serta Sekolah Lansia. Keduanya dirancang untuk mempercepat penurunan stunting sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari berbagai kelompok usia,” ujar Kepala Dinas PPKB Kutim Achmad Junaidi, Kamis (13/11/2025).
Dijelaskan, program AKSIS menjadi wadah kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pelatihan berbasis kelas yang difasilitasi Lembaga Administrasi Negara (LAN). Setiap angkatan akan diikuti 30 peserta dari berbagai instansi terkait yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting.
“Melalui AKSIS, semua OPD duduk bersama membedah data dan program masing-masing, agar terintegrasi menuju satu tujuan percepatan penurunan stunting,” jelas Junaidi.
Selain AKSIS, DPPKB juga meluncurkan Sekolah Lansia sebagai tindak lanjut dari program nasional Sidaya (Lansia Berdaya). Program ini berlangsung selama satu tahun dengan rangkaian kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan, senam lansia, pelatihan keterampilan, hingga edukasi agar para lansia tetap aktif dan produktif.
“Sekolah Lansia bukan hanya kegiatan seremonial, tapi ruang pembelajaran dan pemberdayaan agar lansia kita tetap sehat, mandiri, dan bahagia,” ujarnya.
Program ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kutim memanfaatkan satuan pendidikan nonformal seperti SKB dan PKBM. Bakal dimulai di Kecamatan Sangatta Utara sebelum diperluas ke kecamatan lain.
Tak hanya itu, DPPKB juga memperluas Sekolah Siaga Kependudukan ke seluruh 18 kecamatan. Langkah ini didukung oleh mandatori anggaran pendidikan yang untuk pertama kalinya diterima DPPKB pada tahun 2026 menandai babak baru sinergi antara pendidikan dan pengendalian penduduk.
Dalam merancang program, DPPKB menggunakan data sistem digital SIGA-ELSIMIL, yang menampilkan indikator komprehensif kebutuhan keluarga mulai dari rumah layak huni, air bersih, hingga pola penggunaan alat kontrasepsi.
“Dengan data yang akurat, intervensi kita jadi tepat sasaran. Semua pelatihan juga akan kita bawa langsung ke kecamatan agar manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegas Junaidi. (adv/sm4)
