Satumejanews.id. SANGATTA – Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan dan desa di Kutai Timur (Kutim), melakukan aksi demo di kawasan perkantoran Bukit Pelangi, Selasa (28/10/2025). Aksi yang bertajuk “Masyarakat Kutim Menggugat” itu, menuntut kepada Bupati, Wakil Bupati dan jajaran DPRD Kutim, agar berpihak kepada masyarakat.
Dalam melakukan aksi tersebut, masyarakat menyampaikan 13 tuntutan kepada pemerintah daerah. Mereka mendesak kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab Kutim) segera menepati janji-janji pembangunan yang pernah disampaikan saat melakukan kunjungan kerja di kecamatan maupun desa salama ini.
“Kami ingin Bupati dan jajarannya segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memenuhi janjinya selama ini bisa direalisasikan. Sebab, sudah banyak janji yang diutarakan, tapi sampai hari ini belum juga terlihat hasilnya,” tegas Arsil, perwakilan aksi damai itu di hadapan Bupati Ardiansyah dan Wakil Bupati Mahyunadi serta Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto di halaman kantor bupati.
Awalnya, aksi itu dilakukan di simpang empat lampu merah dekat kantor Bappeda Kutim. Mereka menyampaikan orasi di Kawasan tersebut. Kemudian beranjak menuju ke kantor BPKAD juga menyuarakan hal yang sama.
Di kedua instansi itu, para pelaku aksi menuntut dilakukan evaluasi terkait perencanaan pembangunan. Selain itu juiga mengenai pengalokasikan anggaran yang dinilai masyarakat tidak berpihak dengan kepentingan publik. Masyarakat juga menolak sejumlah proyek titipan yang justru tidak mengakomodir kepentigan masyarakat.
Usai melakukan aksi di dua instansi pemerintah tersebut, massa bergerak menuku kantor DPRD Kutim. Tuntutannya juga hampir sama. Massa menyampaikan 13 tuntutan kepada para wakil rakyat.
Di Gedung wakil rakyat itu, warga diterima Ketua DPRD Kutim Jimmi dan sejumlah anggota wakil rakyat lainnya. Bahkan tuntutan itu diterima para wakil rakyat dengan menandatangani terkait point-ponit yang disampaikan tersebut.
Sejumlah wakil rakyat yang membubuhkan tandatangan itu, di antaranya, , Ketua DPRD Jimmi, Eddy Markus Palinggi (Komisi A), Muhammad Ali (Komisi B), Ardiansyah (Komisi C), Julfansyah (Komisi D), Akbar Tanjung (Fraksi PKS), Asti Mazar (Fraksi Golkar), Kajang Lahang (Fraksi NasDem), Pandi Widiarto (Fraksi Demokrat), Hepnie Armansyah (Fraksi PPP), Faizal Rachman (Fraksi Glora Amanat Perjuangan) dan Novel Tyty Paembonan (Fraksi Persatuan Indonesia Raya).
Setelah bertemu dengan wakil rakyat dan puas dengan pernyataan yang disampaikan anggota DPRD, massa melanjutkan ke kantor Bupati, yang tidak jauh dari Gedung wakil rakyat. Hanya sekitar 100 meter.
Massa kembali melakukan orasi untuk menyampaikan 13 tuntutan yang sama seperti di Gedung DPRD Kutim. Di kantor bupati, warga ditemui Bupati Ardiansyah dan Wakil Bupati Mahyunadi serta didampingi Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto serta Kepala SAtpol PP Fatah Hidayat.
Pada kesempatan itu, masyarakat menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah. Mereka menilai sejumlah instansi tidak bekerja efektif dan gagal menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat. Di antaranya yang disebutkan Adalah, Sekretariat Daerah, BPKAD, Bappeda, Bapenda, dan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
“Program yang dibutuhkan masyarakat tidak diterbitkan, sementara yang tidak diminta justru banyak yag dikerjakan di lapangan. Kinerja perangkat daerah ini perlu dibenahi, agar program pemerintah bisa berjalan dan sesuai kepentingan masyarakat,” ujar salah seorang pelaku aksi tersebut.
Menanggapai tuntutan masyarakat tersebut, Wakil Bupati Mahyunadi memberikan pernyataan yang tak kalah tegas. Ia mengatakan, banyak keluhan masyarakat juga menjadi keresahan dirinya sebagai bagian dari pemerintah daerah.
“Apa yang bapak-bapak sampaikan dan keluhkan itu, sama dengan yang saya rasakan selama ini. Bahkan, saya mendengar ada anggaran provinsi yang dibawa keluar Kutim karena dianggap tidak aman di sini. Ini ironis. Tapi saya berterima kasih, karena suara rakyat hari ini jadi pegangan moral bagi kami,” kata mantan Ketua DPRD Kutim ini.
Aksi yang berlangsung secara damai itu, berakhir sekitar pukul 18.00 Wita, setelah tuntutannya disetujui. Bupati Ardiansyah dan Wakil Bupati Mahyunadi juga ikut menandatangani tutnutan tersebut bersama para wakil rakyat yang telah menandatangani sebelumnya.
Bupati Ardiansyah pada kesempatan itu berjanji dan berkomitmen untuk menindakanjuti 13 tuntutan masyarkat tersebut. Pemkab tambahnya, akan melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah. (sm/tg)
