Satumejanews.id. SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agus Aras mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terkait program Gratispol. Hal itu terkait dengan kemampuan fiskal yang dimiliki daerah ini.
“Program yang dicanangkan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji cukup bagus dan sah-sah saja. Namun kita juga harus realistis dan hendaknya mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah saat ini,” ujar Agus Aras.
Mantan anggota DPRD Kutim ini mengingatkan terkait kondisi fiskal Kaltim saat ini masih terbatas, sehingga pelaksanaan program pendidikan gratis harus melalui berbagai pertimbangan.
“Tujuannya bagus, tapi masyarakat juga perlu bersabar karena program ini baru akan berjalan maksimal mulai 2026. Ini juga berkaitan dengan regulasi yang ada di Indonesia,” jelasnya.
Dikatakan, kewenangan Pemprov Kaltim dalam urusan pendidikan terbatas pada jenjang pendidikan SMA, SMK, dan SLB. Sementara untuk perguruan tinggi, perlu ada formulasi dan pertimbangan khusus agar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tak hanya untuk sektor pendidikan semata. Pemprov juga harus memikirkan program lainnya, seperti infrastruktur tidak kalah pentingnya, lantaran masih banyak yang memerlukan pendanaan tidak sedikit. (adv/sm)
