Sangatta — Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur, Achmad Junaidi B, menegaskan perlunya sinergi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting. Salah satu langkah strategis yang kini tengah dipacu adalah Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) yang tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Sasaran awal kita adalah seluruh kepala dinas di Kutim harus menjadi orang tua asuh stunting. Ini perintah langsung dari Bupati dan Wakil Bupati. Bahkan akan dimasukkan dalam bahan evaluasi kinerja mereka,” tegas Junaidi saat diwawancarai insan pers usai kegiatan sosialisasi tim pengendali Genting Kabupaten di ruang Rapat Kantor DPPKB Kutim, Rabu (25/6/2025).
Ia menambahkan, instruksi tersebut juga berlaku untuk seluruh camat hingga kepala desa. Gerakan ini tidak hanya sekadar bentuk empati, tetapi bagian dari mitigasi awal pencegahan stunting yang lebih luas dan berdampak langsung.
Menurut Junaidi, adalah peran dunia usaha sangat penting untuk menyukseskan Genting ini. Apalagi seluruh perusahaan yang beroperasi di Kutim ambil bagian. Seperti perusahaan di sektor tambang, perkebunan, maupun industri lain yang harus bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar, khususnya ibu hamil dan anak-anak.
“Stunting bisa terjadi karena lingkungan tercemar, baik air maupun udara. Ibu hamil yang bekerja di sektor industri atau tinggal di sekitar lokasi usaha juga harus mendapat perlindungan. Ini bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR,” ujarnya.
Junaidi juga menggarisbawahi bahwa menjadi orang tua asuh tidak melulu soal pemberian makanan tambahan (PMT). Bantuan bisa berbentuk lain, sesuai kebutuhan keluarga berisiko stunting yang diidentifikasi.
“Misalnya keluarga tidak punya jamban sehat. Ya orang tua asuh bantu buatkan jamban. Atau kalau air bersih jadi kendala, bantu pasang PDAM. Bahkan kalau masalahnya karena akses KB, orang tua asuh bisa bantu biaya layanan,” jelasnya.
Untuk itu, Junaidi menekankan pentingnya validasi data. Data keluarga berisiko stunting, menurutnya, hanya bisa diperoleh dari DPPKB melalui bidang Dalduk. Sedangkan data anak stunting berasal dari Dinas Kesehatan melalui dua sumber yakni Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan EPPGBM.
“Jangan sampai salah intervensi. Semua harus berdasarkan data resmi agar dampaknya terukur. Kalau kita tepat sasaran, angka stunting pasti turun,” tandasnya optimis.
Gerakan ini, katanya, akan terus dikawal oleh tim pengendali yang dibentuk khusus. Tujuannya, agar tidak terjadi tumpang tindih pemahaman dan setiap tindakan mitigasi dilakukan terukur serta terkoordinasi.(smn4)
