Satumejanews.id. SAMARINDA – Meski Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WT) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), namun DPRD Kaltim meminta agar Pemprov memberikan penjelasan atas sejumlah temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Permintaan itu disampaikan anggota Komisi III DPRD Kaltim Apansyah, terkait temuan BPK atas laporan keuangan Pemprov Kaltim tersebut. Dikatakan, proses klarifikasi perlu dilakukan untuk menjamin transparansi dan pertanggungjawaban.
“Raihan opini WTP memang patut diapresiasi, tetapi kami juga tidak boleh mengabaikan adanya temuan BPK. Kami akan menggali penjelasan dari masing-masing OPD secara mendalam,” ujar Apansyah.
Diejlaskan, pemanggilan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan publik. Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada capaian administratif, namun juga menyasar efektivitas pelaksanaan rekomendasi.
Fokus utama pembahasan, kata Apansyah, akan diarahkan pada isi temuan dalam LHP serta kesiapan OPD untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi perbaikan dalam waktu 60 hari sesuai ketentuan. “Kami ingin memastikan bahwa rekomendasi BPK tidak hanya menjadi formalitas dalam laporan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti secara konkret seluruh instansi,” tegasnya.
Ia menyoroti pentingnya membangun sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel. Baginya, opini WTP bukanlah akhir, melainkan titik awal dari upaya peningkatan kualitas administrasi pemerintahan yang berkelanjutan.
“Penghargaan ini adalah sebuah capaian yang baik, namun yang lebih penting adalah komitmen dari seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” pungkas Apansyah. (adv/rd/sm)
