Satumejanews.id. SAMARINDA – Keterlambatan pembayaran insentif guru honorer di sekolah swasta yang menjadi sorotan, perlu dicarikan solusi yang tepat. Salah satunya harus dilakukan peguatan koordinasi antar instansi, baik tingkat daerah maupun pusat.
“Tujuannya guna mempercepat proses dan mencegah keterlambatan serupa terulang di masa mendatang. Kami mendorong agar sistem pelaporan dan pendataan diperkuat, termasuk memberikan pelatihan bagi operator sekolah jika dibutuhkan,” kata anggota Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi.
Pihaknya membukan membuka ruang dialog dan pengaduan bagi para guru honorer yang terdampak terkait masala ini. Jika ada guru honorer, terutama di wilayah pelosok yang ingin menyampaikan keluhan secara langsung, dipersilakan menghubungi DPRD Kaltim, terutama Komisi IV di Karang Paci, Samarinda.
Menurut Darlis, panggilan akrabnya, insentif merupakan hak yang wajib diberikan tepat waktu sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi para tenaga pendidik. Insentif itu bukan sekadar bantuan, tetapi bentuk penghargaan terhadap kerja keras guru. Terutama mereka yang berada di sekolah swasta dan daerah terpencil.
Dikatakan, keterlambatan pencairan bisa menurunkan semangat dan motivasi para guru, yang selama ini telah berjuang menjaga kualitas pendidikan di tengah keterbatasan. Salah satu penyebab utama keterlambatan adalah ketidaktepatan data yang disampaikan pemerintah daerah kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Sebenarnya, penyaluran insentif sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam menyampaikan data yang akurat dan lengkap. Jika ada kekeliruan atau kekurangan, proses verifikasi di kementerian pasti terhambat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya sinkronisasi data antara sekolah, dinas pendidikan, dan instansi pusat sebagai akar dari masalah ini. Banyak sekolah, katanya, belum memperbarui data secara berkala, sehingga memperlambat proses validasi yang menjadi syarat pencairan dana. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mempercepat distribusi insentif.
Darlis menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang menjadi basis berbagai kebijakan dan bantuan pemerintah di sektor pendidikan. “Kalau sekolah lalai memperbarui data guru di Dapodik, banyak hak guru yang akan terlewat. Ini tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut kesejahteraan mereka,” ujarnya. (adv/rd/sm)
