Satumejanews.id. SAMARINDA – Ketimpangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menjadi sorotan kalangan anggota wakil rakyat. Salah satunya anggota Komisi III DPRD Kaltim.
“Sudah lebih dari satu dekade Mahulu terbentuk, tapi hingga kini warga masih mengalami kesenjangan pembangunan. Terutama pada infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan layanan kesehatan,” ujar Subandi.
Ia menyoroti kontrasnya kondisi Mahulu yang berada di provinsi dengan kekayaan sumber daya alam melimpah. Menurutnya, kontribusi Kaltim terhadap pendapatan negara tidak sebanding dengan kondisi pembangunan di wilayah pedalaman seperti Mahulu. “Mahulu bisa dikatakan sebagai wilayah yang masih terisolasi. Ini sangat memprihatinkan, mengingat kita adalah provinsi penyumbang pendapatan negara yang besar,” tegasnya.
Sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Mahulu (FMPM) mengadukan terkait Pembangunan infrastruktur di daerah itu kepada wakil rakyat, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung wakil rakyat di Karang Paci, Samarinda. Warga mengeluhkan tentang tingginya harga kebutuhan pokok, yang jauh di atas harga rata-rata di daerah lain.
Menurut Subandi, harga satu karung beras 10 kilogram di Mahulu bisa mencapai Rp800 ribu, akibat terhambatnya akses distribusi. “Jalan yang rusak parah membuat para pedagang dan distributor enggan masuk ke Mahulu. Satu-satunya transportasi yang relatif mudah hanyalah pesawat, tapi biayanya sangat mahal,” jelasnya.
Subandi menambahkan, biaya angkut barang menggunakan pesawat bahkan bisa lebih tinggi dari harga barang itu sendiri. Hal ini berdampak langsung terhadap harga jual kebutuhan pokok, yang membebani masyarakat setempat secara ekonomi. “Ini menjadi siklus ketimpangan yang harus segera diputus. Tanpa perbaikan akses, pembangunan sosial dan ekonomi tidak akan berjalan optimal,” ujarnya.
Menyikapi keluhan tersebut, DPRD Kaltim berkomitmen untuk segera menindaklanjutinya. Subandi memastikan bahwa seluruh masukan yang disampaikan dalam RDP akan dicatat dan diteruskan kepada instansi teknis terkait. “Masukan dari masyarakat akan kami tampung dan teruskan kepada pihak terkait agar segera ada langkah konkret,” tegasnya. DPRD Kaltim akan menyampaikan laporan resmi kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim, agar kebutuhan infrastruktur dasar di Mahulu menjadi prioritas pembangunan ke depan. RDP ini diharapkan menjadi titik awal perubahan nyata bagi warga Mahulu yang selama ini terpinggirkan dalam proses pembangunan. (adv/rd/sm)
