Satumejanews.id. SAMARINDA – Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma mengaku siap menjalankan tugas yang diembannya ke depan. Salah satunya menjalankan roda pemerintahan selama menjadi Pjs, seperti kepala daerah di negeri ini.
“Selama proses pilkada, tentunya ikut menjaga keamanan, ketertiban, serta memfasilitasi pelaksanaan pilkada,” ujar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Kaltim ini, usai dilantik Pj Gubernur Akmal Malik, di Pendopo Dalam Lamin Etam, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (25/9/2024).
Selain itu ujar Agus, pihaknya juga mendapat pesan dari PJ Gubernur, agar menjaga netralitas Apartur Sipil Negara (ASN) selama proses pilkada. “Ini menjadi salah satu prioritas saya, agar pilkada berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Netralitas ASN adalah hal yang sangat penting,” ujarnya.
Seperti diketahui, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, melantik Agus Hari Murti Kesuma bersama lima Pjs bupati/walikota, di Pendopo Dalam Lamin Etam, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (25/9/2024).
Agus Hari Murti yang sehari-harinya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Kaltim itu, bakal menempati posisi orang nomor satu di Kutim selama bupati menjali cuti. Hal ini disebabkan, Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang mencalonkan sebagai bupati Kutim periode 2024-2029.
Guna mengisi kekosongan jabatan Bupati Kutim tesebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengangkat Hari sebagai Pjs Bupati Kutim. Hal itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri nomor 100.2.1.3-4008 Tahun 2024.
Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik meminta kepada Pjs bupati/walikota yang baru saja dilantik, agar bisa mmebangun komunikasi yang baik dengan DPRD dan seluruh Forkopimda sebagai kuncu menjaga harmonisasi pemerintahan.
Selama proses pelaksanaan Pilkada ke depan, Akma Malik meminta kepada para Pjs untuk ketertiban dan keamanan. Salah satunya melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.
Yang perlu ditekankan adalah, perlunya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung.
“Netralitas ASN harus dijaga. Jangan sampai ada keberpihakan dalam proses pilkada, demi terciptanya demokrasi yang sehat,” pinta Akmal. (sm)
