Satumejanews.id. KUTAI TIMUR – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) terus menggalakan program penguatan Kampung Keluarga Berkualitas. Salah satunya melakukan mini lokakarya di sejumlah kecamatan.
Setelah Kecamatan Bengalon dan Muara Wahau, Rabu (14/8/2024) giliran kecamatan Kongbeng, digelar acara serupa. Kegiatan itu diikuti sekitar 25 orang dari seluruh lintas sektor di kecamatan tersebut.
Mulai Camat Kongbeng, Kepala Desa Makmur Jaya, ketua TP PKK Desa Makmur Jaya, perwakilan puskesmas, Babinsa dan Babinkamtibmas, Ketua IBI Kongbeng, Petugas Penyuluh Keluarga Berencana dan kader keluarga berencana Desa Makmur Jaya, Desa Sidomulyo serta Desa Sidomulyo.
Menurut La Beti, selaku Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana mewakili Kepala DPPKB Kutim, selama tiga hari ia bersama tim melaksanakan road show mini lokakarya di tiga kecamatan yaitu Bengalon, Muara Wahau dan terakhir Kongbeng.
“Mini lokakarya tingkat Kecamatan ini sebagai bentuk upaya kita bersama dalam penguatan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap kecamatan,” ungkapnya.
Dijelaskan, kegiatan ini menghadirkan narasumber Yufi Musriati dari Petugas Ahli Gizi Puskesmas Kecamatan Kongbeng. Ia membawakan sekilas tentang pengertian stunting dan penanganan 1000 HPK untuk masyarakat serta sistem pencatatan dan pelaporan yang dilaksanakan di Kongbeng.
Diberharapkan seluruh petugas TPPS dan kader kesehatan di desa melakukan sweeping bagi bayi dan balita yang tidak hadir pada pelaksanaan posyandu tiap bulannya.
“Semoga lokakarya mini ini mampu menjadi forum koordinasi antar lintas sektor di wilayah Kecamatan. Serta mendukung progam-progam khususnya dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat,” tambahnya.
Sebelumnya Camat Kongbeng Jumran, yang membuka kegiatan berharap seluruh elemen masyarakat dapat bekerjasama untuk menurunkan angka stunting di Kongbeng. Dengan penguatan komitmen penyamaan persepsi stunting, data stunting pasti penurunan angka stunting dapat terlaksana dengan baik.
“Upaya percepatan penurunan stunting tidak akan berjalan apabila tidak ada kerjasama antara seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat, hingga Pemerintah Desa, maupun masyarakat,” ujar Jumran. (sm4)
