Satumejanews.id. SANGATTA – Anggota DPRD Kutim Novel Tyty Paembonan menilai, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi alasan klasik yang terus digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), untuk menutupi lambanya progress penyerapan anggaran yang sudah terjadi selama kurang lebih tiga tahun terakhir.
“Dari dulu, itu terus disampaikan oleh pemerintah. Alasanya karena keterbatasan SDM, padahal itu pekerjaan mereka setiap hari. Istilahnya alah bisa karena biasa,” ujarnya.
Menurut anggota Komisi A Bidang Pemerintahan ini, pemerintah seharusnya tidak perlu menunggu seseorang yang sudah bekerja di instansi pemerintahan diangkat statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maupun Pegawai Kontrak dengan Perjanjian Kerja (P3K) diberi kepercayaan dalam membantu melaksanakan berbagai kegiatan dan program yang sudah dicanangkan.
‘Maksud saya begini, godwil atau niat baiknya mereka mau kerja apa nggak? Uang sudah ada, program sudah siap, semua orang sudah menunggu,” ungkap Novel.
Ketua Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) DPRD Kutim ini menyebut, apabila pemerintah lamban dalam mengekseskusi berbagai program yang sudah dicanangkan, akan berdampak terhadap hasil pembangunan yang sudah lama dinanti masyarakat. Terlebih, saat ini sudah memasuki pertengahan tahun, namun kegiatan yang harusnya sudah berjalan melalui anggaran murni juga belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. “Ini sudah mau pembahasan anggaran perubahan. Apa nggak bertabrakan lagi tuh kegiatan. Dampaknya apa, susah cari bahan material, harganya juga pasti melambung. Dan mohon maaf, pekerjaan pasti tidak terkontrol dengan bagus, ini kayak apa kalau begini,” ujar Novel. (adv/sm3)
